Hukum Internasional

3 Doktrin Sengketa Internasional

3 Doktrin Sengketa Internasional

Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga (3) doktrin penting yang berkembang dalam hukum internasional.

1. Pendapat Friedmann

Pendapat pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Wolfgang Friedman. Menurut dia, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketannya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau sudah pasti.
  • Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
  • Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dengan perkembangan progresif hubungan internasional.
  • Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Pandangan ini tampaknya diikuti oleh International Court of Justice (ICJ). Dalam sengketa the Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua vs Honduras) (1988), ICJ menyatakan, yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah: …a dispute capable of being settled by the application of principles and rules of international law…

2. Pendapat Waldock

Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasional dari inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi yang diketuai oleh sir Humprey Waldock ini menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai seumber penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional.

Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum.

Baca juga: 2 Macam Sengketa Internasional

Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebuut adalah sengketa politik. Pendapatnya ini dirumuskan sebagai berikut:

“The legal or political character of a dispute is ultimately determined by the objective aimed at or the position adopted by each party in the dispute. If both parties are demanding what they conceive to be their existing legal right a, for example, in the Corfu Channel case, the dispute is evidently legal. If both are demanding the application of standards or factors not rooted in the existing rules of international law as, for example, in a dispute regarding disarmanent, the dispute is evidently political.”

3. Pendapat Oppenheim-Kelsen

Pendapat ketiga dari 3 doktrin penting sengketa internasional adalah golongan jalan tengah. Mereka adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana eropa (seperti De Visscher, Geamanu, Oppenheim) dan Amerika Serikat, seperti Hans Kelsen. Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari pembedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukunya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat.

Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Terhadap sengketa yang dianggap memiliki sifat politis, prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat diterapkan.

Oppenheim dan Kelsen menguraikan pendapatnya tersebut sebagai berikut:

“All dispute have their political aspects by the very fact that they concern relations between sovereign states. Dispute which, according to the distinction, are said to be of a legal nature might involve highly important politicial interest of the states concerned; conversely, dispute reputed according to that distinction to be of a political character more often than not concern the application of a principle or a norn of international law.”

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close