Hukum Arbitrase

Asas-Asas Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Asas-Asas Penyelesaian Sengketa Arbitrase

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum privat yang bersumberkan pada hukum adat maupun hukum positif.

2. Adanya asas Kebebasan berkontrak

Penyelesaian sengketa melaui arbitrase pada dasarnya harus dilandasi adanya asas kebebasan berkontrak pada pihak yang dituangkan dalam kesepakatan (klausula arbirase).

3. Adanya asas konsensualisme (kesepakatan)

Tanpa adanya konsensualisme para pihak untuk menentukan penyelesaian melalui arbitrase maka secara otomatis Lembaga Arbitrase tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

4. Para pihak bebas menentukan hukum materiil, tempat persidangan, bahasa pemeriksaan, bahasa dokumen, maupun bahasa putusan

Para pihak bebas menentukan choice of law mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketanya.

  • Tempat persidangan. Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh majelis dengan kesepakatan para pihak.
  • Bahasa Pemeriksaan. Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali apabila majelis dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak asing atau arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia), menganggap perlu digunakannya bahasa inggris atau bahasa lainnya.
  • Bahasa Dokumen. Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan, dalam bahasa selain Indonesia, maka majelis berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain.
  • Bahasa Putusan. Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh majelis, dalam bahasa inggris atau bahasa lainnya.

Baca juga : 5 Cara Memperoleh Eigendom Menurut Pasal 584 B.W

5. Kekuatan mengikat perjanjian (Pacta Sunt Servada)

Perjanjian yang dibuat secara sah yang memuat klausula arbitrase mempunyai kekuatan mengikat yang harus dilaksanakan seperti halnya melaksanakan undang-undang.

6. Hukum yang mengatur materi sengketa

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak.

7. Ketentuan-ketentuan kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, majelis harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnins yang bersangkutan.

8. Ruang lingkup

Ruang lingkup terletak dalam bidang perdagangan, arbitrase menyelesaikan sengketa yang terletak dalam bidang hukum privat (sengketa komersial).

9. Keputusan bersifat final dan binding

Putusan arbitrase adalah putusan pertama dan terakhir sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

10. Bersifat rahasia

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan atau catatan sidang-sidang, keterangan saksi dan putusan, harus dijaga kerahasiaannya.

11. Proses cepat

Proses putusan dibatasi jangka waktunya

12. Biaya murah

Termasuk asas-asas dalam penyelesaian sengketa arbitrase

13.Para pihak bebas menentukan arbiter, dan jadwal sidang

14. Putusan dapat dieksekusi

Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut.

15. Keputusan arbitrase berkekuatan mutlak.

16. Ex Aequo et Bono

Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan memutuskan secara ex aequo et bono, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

17. Hukum yang berlaku

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Ketentuan-ketentuan kontrak. Dalam menerapkan hukum yang berlaku, majelis harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close