Hukum Hak Cipta

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Ada 5 faktor penyebab pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia, faktor itu menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar Internasional yang telah disepakati. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum

Pada hakikatnya penegakan hukum hanya merupakan kewajiban dari aparat hukum seperti kepolisian, kjaksaan, pengadilan, dan pihak bea cukai atau aparat penegak hukum lainnya.
Adanya kewajiban tersebut idealnya harus mendapat dukungan political will yang kuat dan realistis dari pemerintah dan khususnya masyarakat sebagai pengguna.

2. Faktor tekanan ekonomi

Secara global, maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual kerap terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Inondesia. Secara nyata dapat dilihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual berupa pembajakan hak cipta serta pemalsuan dan peniruan merek terkenal telah dijadikan sebagai mata pencaharian oleh sebagian besar masyarakat.

3. Faktor gaya hidup

Di samping faktor tekanan ekonomi, mentalitas dan gaya hidup masyarakat juga memicu maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama di bidang merek. Di indonesia, sangat gampang ditemukan barang-barang merek terkenal palsu dengan harga yang sangat murah, tetapi cuku berkualitas, seperti Channel, Louis Viton, Miu Miu, Levi’s, Bally, Gues, Billabong, Von Dutch, Armani, dan sebagainya.

Baca juga : Apa itu Pelanggaran Hak Moral Pencipta?

4. Kebijakan pemerintah yang timpang

Jika dievaluasi lebih jauh, jelas terlihat bahwa pemerintah Indonesia dalam agenda politik hukumnya selama ini lebih memfokuskan kebijakan pada pembangunan dna pertumbuhan di bidang ekonomi daripada di bidang hukum.

Pemerintah tidak memiliki political will yang kuat dalam penegakan hukum, khususnya hukum hak kekayaan intelektual. Dunia melihat justru pemerintah secara terselubung melegalisasikan pelanggaran terhadap ketentuan TRIPs Agreement.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah selama ini telah menimbulkan gejolak dna permasalahan hukum. Akibatnya, dunia hukum bisnis di Indonesia dianggap tidak mendukung persaingan usaha yang sehat (fair competition) dan tidak memberi kepastian hukum.

Intervensi pemerintah Indonesia di bidang bisnis sebagai invisible hands pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap idiologi kapitalis yang mengidelkan pasar bebas dan kekuatan pasar.

Akibatnya, kemajuan ekonomi yang signifikan hanya dinikmati oleh kalangan dan golongan tertentu serta tidak menyentuh langsung kehidupan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

5. Faktor pengaruh hukum adat

Faktor terakhir dari 5 faktor penyebab pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah pengaruh hukum adat. Banyak penulis Barat merasumsi bahwa salah satu faktor maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia diakibatkan oleh produk budaya, cara berpikir, dan cara bangsa Indonesia dalam menilai harta kekayaan dari sudut yang berbeda.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close