Hukum Hak Cipta

Hak Moral Pencipta dan Kepatutan dalam Masyarakat

Hak Moral Pencipta dan Kepatutan dalam Masyarakat

Hak Moral Pencipta dan Kepatutan dalam Masyarakat – Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak diatur secara tegas tentang konsep hak moral lainnya, seperti right of disclosure dan right of retraction yang diusung oleh Hansman dan Santili ataupun right to reply to criticsm yang diusung oleh Ronald B. Standler. Namun, jika ditinjau dari sejarah lahirnya hak moral yang diperuntukkan sebagai hak personal pencipta yang juga berlaku seumur hidup pencipta berikut fungsi hak moral yang ditujukan untuk melindungi reputasi pencipta dan keaslian dari ciptaannya, hak-hak tersebut di atas selamanya dianggap ada pada pencipta karena hak-hak tersebut merupakan hak pribadi dari seorang pencipta yang timbul dari prinsip keadilan atau natural justice.

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta lebih lanjut disebutkan bahwa: “Dengan hak moral, pencipta dari suatu katya cipta memiliki hak untuk:

  • Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaan-nya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
  • Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain itu, tidak satu pun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Baca juga: Syarat Pengangkatan Arbiter di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta di-sebutkan bahwa:

“Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.”

Pengaturan dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta ini dapat ditafsirkan bahwa:

  1. Pencipta memiliki hak untuk menentukan kapan dan bagaimana ciptaannya dipublikasikan kepada publik (right to disclosure) dan pencipta memiliki hak untuk menarik kembali ciptaannya dari publik domain (right to retraction) sepanjang hal tersebut dilakukan untuk mengubah ciptaannya demi kepatutan dalam masyarakat.
  2. Pasal 24 ayat (4) tersebut mengandung makna bahwa hanya pencipta yang dapat melakukan perubahan atas ciptaannya jika ada tuntutan bahwa ciptaannya tidak sesual dengan kepatutan dalam masyarakat.
  3. Isi Pasal 24 ayat (4) tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa andainya ada suatu ciptaan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat indonesia ciptaan tersebut dilarang diubah, di mutilasil atau didistorsi oleh orang lain atau oleh pihak yang ber: wajib selain oleh pencipta sendiri, kecuali ada izin tertulis dari pen, cipta.

Pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang memberi peluang pada pencipta untuk menarik kembali ciptaannya dari publikasi atau peredaran tentunya digantungkan pada perjanjian yang ada antara pencipta dan pihak pemegang hak cipta jika hak cipta tersebut telah dialihkan atau hak eksklusif pencipta atas ciptaan dilaksanakan oleh pihak lain dengan perjanjian lisensi. Jika pencipta tidak menghendaki ciptaannya dipublikasikan karena menurutnya ciptaannya tersebut telah diubah sementara hak eksklusif atas ciptaan tersebut telah diserahkan pe-laksanaannya melalui perjanjian lisendi pada pihak lain, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pencipta sehubungan dengan polak-sanaan hak moralnya tersebut sebagai berikut:

  • Membatalkan perjanjian lisensi jika temyata penerima lisensi telah melakukan perubahan atau pepyimpangan yang substansial dad ciptaannya tanpa seizin pencipta.
  • Pencipta juga dapat melakukan revisi pada ciptaannya tersebut sehingga terbit edisi revisi berupa ciptaan yang utuh atau ciptaan yang sudah disesuaikan dengan kepatutan yang ada. Sedangkan untuk menarik kembali ciptaan itu dari publikasi atau peredaran adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari penerbit.
  • Alternatif lainnya, pencipta atau ahli warisnya dapat dapat meminta penerbit atau pemegang lisensi hak cipta untuk menarik ciptaan yang sudah dimutilasi atau diubah tersebut dari peredaran melalui gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 58 Undang-Undang Hak Cipta.

Dari uraian di atas, jelas bahwa konsep hak moral yang berlaku di Indonesia berbeda dengan konsep hak moral yang berlaku di negara-negara common law lainnya.

Baca juga: Syarat dan Ketentuan Arbitrase

Adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta menyiratkan bahwa suatu ciptaan yang lahir dari kebebasan berkarya harus juga memerhatikan nilai-nilai etika atau nilai-nilai kesopanan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Jika ada suatu ciptaan yang dinilai tidak sesuai dengan kesopanan atau kepatutan yang ada, hanya pencipta yang berhak mengubah sendiri ciptaannya tersebut.

Dengan demikian, masyarakat tidak dibenarkan main hakim sendiri untuk merusak atau memusnahkan suatu ciptaan yang dinilai tidak sesuai dengan kepatutan yang ada. Adapun persamaannya dengan konsep hak moral di negara-negara common law adalah sama-sama mengakui adanya pemisahan yang tegas antara sifat hak moral dan hak eksklusif yang mengandung hak ekonomi dan fungsi dari hak moral adalah untuk melindungi reputasi pencipta dan keaslian dari ciptaannya.

Demikian penjelasan mengenai Hak Moral Pencipta dan Kepatutan dalam Masyarakat, semoga tulisan berjudul Hak Moral Pencipta dan Kepatutan dalam Masyarakat ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close