Hukum Arbitrase

Hubungan Arbitrase dan Pengadilan Negeri

Hubungan Arbitrase dan Pengadilan Negeri

Hubungan Arbitrase dan Pengadilan – Walaupun arbitrase merupakan cara penyeksaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, namun lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase.

Hal ini terjadi karena masih adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Sehingga ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusan. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar Pasal 14 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, antara lain mengenai:

  1. Penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan
  2. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya dalam hubungan arbitrase dan pengadilan, dalam hal sengketa para pihak yang telah ditentukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga arbitrase, maka Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Baca juga: Jenis Jenis Arbitrase dan Contohnya

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court involvement. Namun, dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika lembaga arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya.

Contoh Kasus Arbitrase dan Pengadilan

Hal tersebut terjadi, seperti dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PNJKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/ PNJICEPST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 KlEx’r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.

Lebih jauh mengenai hubungan arbitrase dan pengadilan, apabila diperhatikan kompetensi Pengadilan Negeri dari waktu ke waktu mengalami pergeseran, mengingat semakin luasnya perkembangan dalam sengketa bisnis. Salah satu yang menjadi penyebab bergesernya kornpetensi pengadilan adalah tindakan pemilihan forum lain selain pengadilan (choice of forum) yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu kontrak bisnis. Dengan kata lain, apabila forum untuk menyelesaikan sengketa telah sejak awal diperjanjikan oleh para pihak di dalam kontrak yang mereka sepakati, itu artinya mereka menyepakati klausula pemilihan forum.

Mulai Bergesernya Peran Pengadilan Negeri

Faktor tersebut dapat dikatakan sebagai proses alamiah yang berlangsung secara evolusi terkikisnya doktrin penyelesaian sengketa konvensional. Proses tersebut tidak dapat dicegah, karena secara kontekstual pemikiran maupun tuntutan perkembangan masyarakat dalam bidang penyelesaian sengketa juga sudah semakin berkembang ke arah yang lebih realistis, mudah, murah, dan cepat tanpa harus mengorbankan faktor kepastian hukum.

Oleh karena itu, forum penyelesaian sengketa juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara, terdiri atas kompetensi absolut (attributie van rechtsmacht) dan kompetensi relatif (distributie van rechtsmacht). Hukum Acara Perdata Indonesia menetapkan bahwa, dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR (het Herziene indonesisch Reglement) yang menyatakan:

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya”.

Baca juga: Sumber Hukum Arbitrase Indonesia

Selanjutnya dalam hubungan arbitrase dan pengadilan, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Itu berarti, bahwa hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan, manakala ada eksepsi (tangkisan) dari pihak lawan. Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak mudak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

  • Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau
  • Apabila sengketa yang timbul itu nyata-nyata di luar substansi kontrak
  • Sedangkan apabila sengketa yang timbui itu sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase tetap akan memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.

Kesimpulan

Menyangkut persoalan di atas, yaitu hubungan arbitrase dan pengadilan, maka Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip pacta sunt servanda. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak.

Baca juga: Pihak yang Berwenang Mendaftarkan Hak Cipta

Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula. arbitrase. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah membatalkan putusan judex facti yang mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan kontrak para pihak mencantumkan klausula arbitrase. Sedangkan membicarakan klausula arbitrase dalam suatu kontrak berarti membahas tentang status dari klausula tersebut dalam hubungannya dengan kontrak induk (main contract) yang memuatnya.

Demikianlah pembahasan mengenai hubungan arbitrase dan pengadilan, semoga tulisan berjudul hubungan arbitrase dan pengadilan ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close