Hukum AgrariaHukum Pendaftaran Tanah

Jenis – Jenis Sertifikat dan Tanah di Indonesia

Jenis – Jenis Sertifikat dan Tanah

Jenis – Jenis Sertifikat dan Tanah – Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, khususnya dalam pasal 17, maka diadakan lalu-lintas hukum, dikenal beberapa macam jenis sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat

Penegertian sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak, yang terdiri Salinan Buku Tanah, dan Surat Ukur, diberi sampul dan dijilid menjadi satu, menurut Peraturan Menteri (Baca : Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Sertifikat ini, diberikan bagi tanah-tanah yang sudah ada surat ukurnya, ataupun tanah-tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran Desa demi Desa, karenanya sertifikat ini merupakan pembuktian yang kuat baik subyek dan objek dari hak atas tanah.

Kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tertanggal 8 Juli 1997, khususnya pasal 1 ayat 2 ditentukan :

“Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud, dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA untuk hak atas tanah. Hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik oleh satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing – masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

2. Sertifikat Sementara

Yang dimaksud dengan Sertifikat Sementara adalah Surat Tanda Bukti Hak, yang terdiri Salinan Buku Tanah, dan Situasi. Dan hak atas tanah tersebut, diberi sampul dan dijilid menurut Peraturan Menteri.

Sertifikat sementara ini, diberikan bagi tanah-tanah yang belum ada Surat Ukur, ataupun tanah-tanah di Desa-desa yang belum diselenggarakan pengukuran Desa demi Desa. Karenanya Sertifikat Sementara ini, merupakan alat pembuktian mengenal macam hak dan siapa yang punya. Jadi tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanah. Untuk diketahui, bahwa baik untuk sertifikat, maupun Sertifikat Sementara berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang tanah dimaksud dalam keadaan tidak sengketa. Sedang untuk Sertifikat Sementara ini, mempunyai arti yang penting dan praktis bagi Daerah-daerah Desa yang belum lengkap.

3. Sertifikat Hak Tanggungan (Hypootheek)

Di samping pembedaan Sertifikat dan Sertifikat Sementara sebagai terurai tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, masih mengenal apa yang disebut Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu Sertifikat Hypotheek/ Credietverband.

Pengertian Sertifikat Hypotheek Credietverband adalah suarat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah Hypotheek/Credietverband yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diberi sampul yang bentuknya khusus untuk itu dijilid menjadi satu, menurut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian maka sertifikat Hypotheek dan Credietverband diberikan kepada kreditur yang sudah dan mempunyai fungsi sebagai Grosse Akte Hypotheek dan Credietverband serta mempunyai kekuatan eksekuturial sebagai dimaksud dalam pasal 224 Reglement Indonesia yang diperbaharui (S.1941 Nomor 44) dan pasal 258 Recht reglment Buitgevestes (S.1927 Nomor 227), serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang Credietverband (S.19089 — 542). (Bandingkan dan Periksa Pasal 7 (1) dan ayat 2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15/1961 tertanggal 16 Januari 1961.

Baca juga: Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif di Indonesia

Yang perlu diketahui bahwa hingga saat ini, maka terdapat 3 jenis Sertifikat yaitu :

  1. Sertifikat Hak atas tanah.
  2. Sertifikat Hak Tanggungan (Hypotheek); dan
  3. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Pemberian surat-surat Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang selanjutnya secara umum sebagai sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu dari tiga kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia. (Pasal 19/2 UUPA).

Demikianlah Jenis – Jenis Sertifikat dan Tanah, semoga tulisan berjudul Jenis – Jenis Sertifikat dan Tanah ini bermanfaat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close