Hukum PerdataHukum Perikatan

Kepatutan dalam Perjanjian

Kepatutan dalam Perjanjian – Kepatutan baru dapat diakui sebagai sumber perikatan tersendiri bila undang-undang dan kesepakatan para pihak tidak mengaturnya dalam suatu perjanjian, maka kepatutanlah yang mengisi kekosongan itu.


Mengenai hal tersebut, ada sarjana yang tidak setuju dengan pendapat itu karena baginya kepatutan hanya sebagai alat pengukur untuk menentukan apakah undang-undang yang bersifat menambah dan kebiasaan termasuk dalam mengisi perjanjian (mengisi kekosongan perjanjian) yang patut serta selaras dengan iktikad baik. Akan tetapi ada juga sarjana lain yang tidak dapat menerima pendapat belakangan ini karena tidak sesuai dengan ketetapan undang-undang dan praktik.

Walaupun demikian bila ada pertentangan antara undang-undang yang bersifat menambah, maka pilihannya ada di antara keduanya yang didasarkan atas kepatutan. Akan tetapi, tidak harus diartikan bahwa undang-undang yang bersifat menambah dan kebiasaan baru berlaku kalau ia patut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka kepatutan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sebagai sumber perikatan dan sebagai pedoman kalau ada pertentangan antara undang-undang yang bersifat menambah dengan kebiasaan. Contoh kepatutan ikut menentukan isi perjanjian adalah sebagai berikut. Seorang pasien memesan gigi palsu kepada dokter gigi. Setelah mereka sepakat, gigi palsu tersebut dirasa tidak cocok, kemudian dokter gigi bersedia memperbaiki hingga cocok. Walaupun demikian, pasien tetap tidak mau dan akan mencobanya selama 3 hari, sesudah itu baru ia akan memutuskan (secara sepihak) apakah ia menerima atau tidak. Dokter gigi keberatan lalu menggugatnya di PN dan PN memutuskan peristiwa itu bukan sebagai tindakan jual beli, melainkan sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan yang konsekuensinya adalah selesai dengan baik.

Si Pemberi kerja (pasien) baru wajib membayar kalau pekerjaan telah selesai denagn baik. Dalam putusan tingkat banding, pendapat PN belakangan dipertimbangkan cara berpikir seperti itu tidak dapat diterimas Karena si pemberi kerja (pasien) harus memberi kerja dengan secara patut dan beriktikad baik, artinya harus mencoba gigi palsu tersebut lebih dahulu, bila cocok baru melaksanakan kewajiban untuk membayar harganya.

Dengan perkataan lain, tidak memakai 3 hari dahulu dan bila cocok baru memutuskan secara sepihak untuk menerima atau tidak. Karena pasien tidak berbuat demikian maka pemborong tetap berhak menuntut pembayaran, seakan-akan ia telah melaksanakan prestasinya dan mengenai apakah telah diserahkan atau tidak, menjadi tidak perlu lagi disoalkan. Berdasarkan kedua contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara perjanjian dengan kepatutan dan undang-undang, dalam praktik kepatutan itu dapat mengubah isi perjanjian.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close