Hukum PerdataHukum Perikatan

Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli – Membicarakan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli sebenarnya sudah sekaligus membicarakan apa yang menjadi hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Hal ini disebabkan karena sifat perjanjian jual beli itu sebagai perjanjian timbal balik.

Artinya apa yang menjadi hak maka bagi lawan janjinya menjadikan itu beban atau kewajiban, maka dari itu persoalan hak bagi pihak-pihak dalam jual beli tidak secara khusus dibicarakan.

Kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain.

a. Melakukan Penyerahan

Selanjutnya dalam kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, hukum kepemilikan atas kebendaan ditentukan dalam Pasal 584 KUH Perdata, yaitu karena pengambilan, perlekatan, pewarisan, dan daluwarsa. Untuk jual beli, kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jual beli itu, bagi pembeli adalah bila penjual telah melakukan penyerahan benda tersebut kepada pembeli.

Kewajiban tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan.”

Baca juga: Pengertian Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdata Pasal 1457

Kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli harus diadakan penyerahan. Bagaimanakah penyerahan itu harus dilakukan oleh penjual? Hal ini ditentukan oleh jenis barang apa yang harus diserahkan karena tiap-tiap barang memiliki aturan penyerahan sendiri-sendiri.

  1. Penyerahan barang bergerak Penyerahan dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali tak ber-tubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata, akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.” Ada kalanya penyerahan tak perlu dilakukan bila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya, misalnya, dalam sewa beli. Cara penyerahan semacam ini dalam bahasa Latin disebut traditio brevi manu, yang artinya penyerahan dengan tangan pendek (Subekti, 1989: 9).
  2. Penyerahan barang tetap Terjadi dengan perbuatan “balik nama, dalam bahasa Belanda disebut overschrijiving, di hadapan pegawai. Balik nama diatur dalam Pasal 616 KUH Perdata yang berbunyi “penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620′: Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, penyerahan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) setempat, kepemilikannya terjadi saat penandatanganan akta PPAT tersebut.
  3. Penyerahan barang bergerak tak bertubuh dilakukan dengan perbuatan yang disebut cessie, hal ini diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata (telah dikemukakan dalam bab sebelumnya). Selain itu, dalam cara penyerahan perlu diingatkan bahwa mengenai penyerahan atau levering dalam KUH Perdata menganut sistem causal, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya levering pada dua syarat berikut: 1) Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya levering. 2) Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikking bevoegd) terhadap barang di-lever itu (Subekti, 1999: 12).

Baca juga: Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum dan Contoh Kasus

Apabila titel (jual beli, tukar-menukar, dan hibah) tidak sah, atau kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli itu batal, atau dibatalkan oleh hakim (karena adanya paksaan, khilaf, dan penipuan), maka levering menjadi batal juga, begitu juga apabila orang yang me-mindahkan tidak berkapasitas untuk itu (tidak berhak) maka leveringnya juga batal.

Sistem causal biasanya dilawankan dengan sistem abstrak yang dianut oleh Jerman, di mana pada sistem ini levering dikonstruksikan lepas dari hubungan perjanjian obligatoir dan berdiri sendiri.

Di Prancis, obligatoir disatukan dengan levering, sedangkan di Belanda merupakan dua peristiwa yang independen (Subekti, 1999: 12). Khusus untuk syarat yang kedua, sahnya levering harus dilakukan oleh yang berhak dan ada pengecualiannya, yaitu diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa mengenai barang bergerak, siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik (bezit geldt als volkomen titel).

Menurut Paul Scholten, ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata tersebut hanya berlaku untuk “transaksi perdagangan” dan pihak yang menerima barang itu harus “beriktikad baik”. Artinya ia sama sekali tidak mengetahui yang dihadapi itu adalah orang yang bukan pemilik (Subekti, 1989: 15).

Selanjutnya dalam kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, Kapankah berlakunya keharusan si penjual sebagai orang yang berhak menyerahkan? Jawabnya adalah saat ia melakukan levering itu, bukan saat melakukan kesepakatan jual beli. Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya peng-ambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah dijanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUH Perdata).

Baca juga: Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Yang dimaksud dengan biaya penyerahan dalam hal ini segala biaya yang dibutuhkan untuk membuat barang yang dijual itu siap untuk diangkut ke rumah pembeli, misalnya, ongkos pengepakan. Adapun yang dimaksud dengan biaya pengambilan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut barang itu ke rumah pembeli.

Hal tersebut ada hubungannya dengan penyerahan harus terjadi di alamat tempat barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Namun demikian, mengingat hukum perjanjian pada umumnya dan hukum jual beli pada khususnya bersifat pelengkap (aanvullend recht), maka dalam praktik dapat diatur sendiri oleh para pihak secara menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Contoh lain misalnya dijanjikan bahwa barang akan diserahkan “franco rumah”, yang artinya ongkos pengangkutan akan ditanggung oleh penjual. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti miliknya, jika ada (Pasal 1482 KUH Perdata).

Contoh lain kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, misalnya penyerahan sebidang tanah meliputi sertifikatnya atau kenda-raan bermotor meliputi BPKB-nya. Selain itu, undang-undang juga menetapkan bahwa barangnya harus diserahkan dalam keadaan barang tersebut berada pada waktu penjualan. Sejak saat itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli (Pasal 1481 KUH Perdata). Jadi, bila yang dijual adalah seekor kuda yang kebetulan pada waktu itu beranak maka anak kuda itu menjadi kepunyaan si pembeli.

b. Menjamin Aman Hukum

Kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli timbul sebagai konsekuensi jaminan penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah betul-betul miliknya sendiri, bebas dari beban atau tuntutan dari pihak lain. Misalnya, pembeli digugat oleh pihak ketiga, yang menurut keterangannya barang itu miliknya sendiri.

Dalam hukum acara perdata, pembeli dapat minta kepada hakim, agar penjual diikutsertakan dalam gugatan itu. Pihak ketiga yang ikut serta dalam acara yang sedang berlangsung di pengadilan itu dinamakan voeging.

Mengingat hukum jual beli ini bersifat pelengkap, sebagaimana telah disinggung di muka, yaitu mengenai kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, maka dari pihak penjual (jika pembeli sepakat), dapat meminimalisasi bahkan menghapuskan tanggung jawab aman hukumnya kepada pembeli (Pasal 1493 KUH Perdata).

Akan tetapi dengan batasan yang diatur dalam Pasal 1494 KUH Perdata: meskipun telah dijanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertariggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan Yang. dilakukan olehnya, segala perjanjian yang bertentangan dengan adalah batal.

Apapun alasannya, bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada orang lain, maka si pembeli berhak menuntut kembali dari penjual:

Baca juga: Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

  1. pengembalian uang harga pembelian;
  2. pengembalian hasil-hasil, jika diwajibkan ia menyerahkan itu kepada pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan;
  3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan si pembeli un-tuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh peng-gugat asal;
  4. penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekadar itu telah dibayar oleh pembeli.

Apabila pada waktu dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, lalu barang itu merosot harganya, si penjual tetap diwajibkan mengembalikan uang harga seutuhnya. Sebaliknya bila harganya bertambah, meskipun tanpa perbuatan si pembeli, si penjual diwajibkan membayar kepada pembeli kelebihan harga pembelian itu.

Selanjutnya dalam kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, si penjual diwajibkan mengembalikan kepada pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang itu. Akhirnya undang-undang menetapkan bahwa penanggungan terhadap penghukuman menyerahkan barangnya kepada seorang lain berhenti jika si pembeli telah membiarkan dirinya dihukum menurut Putusan hakim yang telah berkekuatan mutlak, dengan tidak memanggil si Penjual, sedangkan pihak ini membuktikan bahwa ada alasan yang cukup untuk menolak gugatan (Pasal 1503 KUH Perdata).

c. Menanggung Cacat Tersembunyi

Dalam pembahasan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli juga terdapat kasus mengenai cacat tersembunyi Si Penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi (verbogen gebrekan) atas barang yang dijualnya, yang berakibat barang itu tidak dapat dipakai atau tidak maksimal pemakaiannya. Seandainya si pembeli mengetahui adanya cacat itu, maka ia tidak akan membeli barang itu kecuali dengan harga yang kurang.

Baca juga: Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Kalau cacat itu kelihatan atau tidak tersembunyi, penjual tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan dalam hal itu pembeli dianggap menerima adanya cacat itu (Diatur dalam kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli).

Dalam hal penjual menanggung cacat tersembunyi, ia tidak harus mengetahui hal itu. Kecuali jika ia telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung suatu apapun.

Bila penjual mengetahui barang tersebut mengandung cacat, maka selain ia mengembalikan harga pembelian, juga diwajibkan mengganti segala kerugian. Dalam hal itu sudah barang tentu pengetahuan penjual yang demikian itu harus dibuktikan.

Demikianlah sekilas mengenai kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli. Semoga bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close