Hukum Hak Cipta

Pelaksanaan Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata

Pelaksanaan Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata

Pelaksanaan Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata – Sebelumnya banyak dilakukan penelitian tentang Hak Cipta, tetapi obyek penelitiannya lebih banyak berorientasi pada hukum materiil tentang Hak Cipta. Sedangkan proses dan tata cara pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta secara perdata maupun pidana belum banyak kita temukan.Pelaksanaan Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata

1. Pengajuan Tuntutan Hak Melalui Pengadilan Niaga

a. Somasi (aanmaning)

Pihak Penggugat mengajkan somasi (aanmaning) atau peringatan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan wanprestasi agar membayar sejumlah ganti rugi kepada penggugat yang dituntut penggugat. Somasi melalui Pengadilan niaga belum ditempuh oleh korban perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pihak korban memilih somasi diluar pengadilan niaga.

b. Permohonan Penetapan

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan (injunction) sementara kepada hakim pengadilan niaga dengan segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, dan menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari penghilangan barang bukti, serta meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memebri bukti yang menyatakan pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

c. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga dengan dua syarat

Mengajukan gugatan ke pengadilan niaga oleh pihak korban perbutan melawan hukum atau wanprestasi dengan memperhatikan syarat surat gugatan yaitu:

  1. Identitas para pihak
  2. Pundamentum petendi gugatan
  3. Petitum (tuntutan).

Pengajuan gugatan tersebut telah diajukan oleh pihak penggugat melalui kuasanya dan telah memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan gugatan, namun masih ada gugatan yang mengabaikan ketentuan hukum acara yakni pengajuan gugatan menggunakan surat kuasa khusus yang diberikan oleh orang yang tidak berhak memberikan surat kuasa khusus.

d. Mediasi Tidak Diwajibkan

Pengertian tidak diwajibkan berarti mediasi dapat dilakukan, namun berdasarkan putusan pengadilan niaga bahwa selama ini para pihak tidak pernah menempuh proses mediasi dikarenakan selain mediasi tidak diwajibkan juga waktu mediasi 40 hari kerja yang cukup lama, sedangkan proses pemeriksaan perkara Hak Cipta harus sudah diputus dalam waktu 90 hari dan atas persetujuan Mahkamah Agung dapat diperpanjang selama 30 hari.

e. Pemeriksaan Berdasarkan Ketentuan Khusus dan Umum

Pemeriksaan perkara Hak Cipta di pengadilan niaga didasarkan pada ketentuan hukum acara khusus dan umum. Selama ketentuan hukum acara khusus dalam UUHC masih mengatur ketentuan beracara, maka ketentuan hukum acara umum tidak akan dipergunakan. Hal tersebut berbeda bila ketentuan hukum acara khusus dalam UUHC tidak mengatur, maka ketentuan hukum acara umum akan diberlakukan.

f. Putusan Pengadilan Niaga Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Ahli Warisnya

Dalam putusan tersebut dapat dijumpai 2 jenis putusan dari 3 amar putusan perkara Hak Cipta yakni, yang pertama adalah amar putusan yang mengabulkan gugatan penggugat. Ada yang dikabulkan untuk sleuruhnya dengan alasan bahwa penggugat memiliki hubungan hukum dengan tergugat dan dapat membuktikan dalil gugatannya. Ada pula yang dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian dengan alasan bahwa penggugat memiliki hubungan hukum dnegan tergugat dan dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian namun tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian atau sebagian dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Baca juga: Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Yang kedua, amar putusan yang menyatakan guagatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan surat kuasa khusus penggugat diberikan oleh orang yang tidak berhak memberikan surat kuasa khusus.

g. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (request civil)

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan niaga yang diajukan pihak yang kalah hanyalah melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (request civil). Adapun upaya hukum perlawanan pihak ketiga (deden verzet) walaupun dapat dipergunakan, dalam hal ini belumlah ditemukan bahwa upaya hukum tersebut telah dipergunakan.

h. Eksekusi untuk Melakukan Perbuatan Tertentu

Eksekusi putusan pengadilan niaga yang memerintahkan tergugat untuk melakukan perbuatan tertentu yakni “Memerintahkan Terguagat II untuk mencoret pendaftaran dari daftar Umum Ciptaan” dalam hal Direktorat Hak Cipta Dirjen HKI Dephumham RI sebagai tergugat II, langsung dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan kesadaran hukum (parate exxecution) sehingga proses pengembalian Hak Cipta kepada Pencipta cepat terpulihkan.

2. Putusan Arbitrase Tentang Sengketa Hak Cipta yang Dapat Dimohonkan Eksekusi ke Pengadilan

Dalam hal ini yang dapat dimohonkan eksekusi adalah mengenai perjanjian lisensi Hak Cipta. Putusan arbitrase ada dua, yang pertama adalah putusan Badan Arbitrase Nasional yang dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Niaga di tempat orang yang harus memenuhi prestasi tersebut atau di tempat barang apabila menyangkut tentang barang yang harus dieksekusi.

Yang kedua adalah putusan arbitrase asing dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanyalah menyangkut dalam ruang lingkup perdagangan, sebagaimana Indonesia turut menandatangani TRIPs pada tahun 1997 dan setuju untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan TRIPs pada tahun 2000.

3. Penegakan Hukum Hak Cipta bangsa Indonesia yang Diakui dan Didaftarkan Pihak Asing di Negara Lain

Dalam hal ini dapat ditempuh dengan dua acara dalam mengajukan gugatan. Pertama, gugatan tersebut diajukan melalui pengadilan yang diperjanjikan dalam perjanjian bilateral.

Yang kedua, apabila terkait dengan perjanjian multilateral maka gugatan diajukan melalui lembaga peradilan yang ditentukan dalam perjanjian multilateral tersebut, misalnya melalui Mahkamah Internasional dengan mengacu dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan TRIPs yang secara tegas menunjuk ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Bern, dan ketentuan-ketentuan dalam World Trade Organization (WTO).

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close