Hukum Arbitrase

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah di Indonesia

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah di Indonesia

Pelaksanaan Putusan Arbitrase – Dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah, terjadi pro dan kontra di dalamnya. Tentang pelaksanaan putusan arbitrase syariah, ada yang berpendapat bahwa PA tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa yang berwenang menjadi lembaga eksekutorial adalah Pengadilan Negeri.

Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase Syari’ah mengatur bahwa putusan Badan Arbitrase Syari’ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selanjutnya Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan ini berlaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN1), Basyarnas dan lembaga arbitrase lainnya. Baik yang kelembagaan maupun arbiter individual.

Selanjutnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase, di Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan jelas menggariskan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah ditangani oleh Pengadilan Agama. Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan penanganan ekonomi syari’ah kepada Pengadilan Agama, dan polemik pelaksanaan eksekusi itu tidak perlu terjadi karena jelas-jelas perkara itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Baca juga: Pihak Pihak dalam Arbitrase

Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Mahkamah Agung mendasarkan SEMA tersebut pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Di samping itu juga dilandasi oleh UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dijelaskan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, bahwa Pasal 55 UU Perbankan Syariah menegaskan persoalan ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Namun demikian diluar dugaan, bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 59 dan penjelasannya secara gamblang menyebut bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari’ah) dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.

Dalam kajian lebih dalam mengenai pelaksanaan putusan arbitrase syariah di Indonesia, ketentuan pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 ini jelas bertentangan dengan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Disamping itu Pasal 59 itu juga bertentangan dengan SEMA No. 08/2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Di tingkat praktis, pertentangan pasal-pasal ini dikhawatirkan menimbulkan polemik yang tak berkesudahan jika tidak segera diselesaikan dengan bijak dan hati yang lapang. Oleh karena itu bila ada keinginan memindahkan kewenangan tersebut ke PA maka perlu direvisi UU 30/1999 sehingga, akan menjadi jelas mana yang menjadi kewenangan PA secara teknis.

Lahirnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyisakan permasalahan yang fundamental bagi penyelesaian sengketa sistem ekonomi Islam terutama menyangkut eksistensi Arbitrase Syari’ah khususnya terkait masalah pada ekskutor arbitrase syari’ah usai munculnya UU Kekuasaan Kehakiman. Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i secara tegas memerintahkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Islam termasuk di dalamnya Arbitrase Syari’ah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Sementara ayat (3) pasal 59 UU Kekuasaan Kehakiman yang baru menyebutkan bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa“.

Baca juga: Perjanjian Arbitrase Dan Klausul Arbitrase

Pendapat Ahli

Sebelumnya, dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah di Indonesia bisa kita amati dari penjelasan ayat (1) pasal tersebut menjelaskan bahwa Arbitrase yang dimaksud juga mencakup Arbitrase Syariah yang merupakan kewenangan Peradilan Agama (Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006). Mengenai hal ini terdapat pendapat yang berbeda. Dr. Dadan Muttaqien menganggap pasal ini bertentangan dengan ketentuan UU Peradilan Agama sehingga dapat mengganggu kompetensi yang dimiliki Peradilan Agama. Selain itu, dalam makalahnya yang berjudul “Dampak Perbedaan Regulasi Terhadap Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Pendidikan Hukum“, menyatakan bahwa tidak sinerginya peraturan perundangan berdampak negatif terhadap pendidikan hukum.

Hal ini tidak hanya dirasakan oleh pencari keadilan, tetapi juga terhadap proses belajar mengajar pada perguruan tinggi. “Kami tidak ingin mahasiswa diracuni oleh materi-materi hukum yang tidak sinkron sehingga dapat membingungkan mereka. Oleh karenanya, pasal 59 Undang-Undang ini harus ditinjau kembali.”

Lebih lanjut lagi dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah di Indonesia, Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag, tidak menangkap adanya persoalan dalam pasal tersebut. Dalam penjelasannya, ia tidak mempersoalkan eksekusi arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Untuk mendukung argumentasinya, maka memaparkan tiga Undang. Undang terkait Arbitrase, yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. “Dengan mengkaji semua ketentuan perundang-undanga di atas, semuanya berada pada on the track competence. Artinya, sama sekali tidak ada perbedaan regulasi mengenai kompetensi elcsekutorial atas sengketa ekonomi syariah.”

Baca juga: Pengertian Arbitrase Adalah

Berbeda dengan dua pendapat diatas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase syariah di Indonesia, Abdul Jamil, SH., MH, menjelaskan bahwa menurutnya tidak ada persoalan menyusul lahirnya UU Kekuasaan Kehakiman baru itu. Arbitrase yang dipermasalahkan dalam diskusi ini justru sudah lahir beberapa tahun sebelumnya. Permasalahan arbitrase adalah berkaitan dengan keberadaan UU Arbitrase tahun 1999 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008. “Persoalan arbitrase belum diikuti oleh perubahan UU yang mengaturnya. Arbitrase syariah baru diatur dalam bentuk SEMA padahal arbitrase diatur tersendiri oleh UU sehingga dalam praktik eksekusi terhadap Arbitrase Syariah menimbulkan dualisme kewenangan.”

Demikianlah penjelasan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase syariah di Indonesia, semoga tulisan berjudul pelaksanaan putusan arbitrase syariah di Indonesia ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close