Hukum PerdataHukum Perikatan

Pembaharuan Utang atau Novasi

Pembaharuan Utang atau Novasi

Pembaharuan Utang atau Novasi – Pembaharuan Utang atau Novasi adalah suatu perbuatan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru (Subekti, 2010: 156). Adapun menurut Mariam Darus Badrulzaman (1996: 176) Pembaharuan Utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa Pembaharuan Utang atau Novasi ialah suatu perjanjian yang dengan itu suatu perjanjian yang sudah ada ditiadakan dan sekaligus dijadikan sebuah perjanjian yang baru (Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1980: 99). Itulah beberapa definisi pembaharuan utang atau novasi.

Baca juga: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah di Indonesia

Skema di atas sekaligus menjelaskan jenis Novasi Objektif seperti yang disebutkan dalam Pasal 1413 ayat (1) KUH Perdata, yang berisi “bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang diha-puskan karenanya”. Selain Novasi Objektif, terdapat juga Novasi subjektif pasif dan Novasi Subjektif Aktif yang juga diatur dalam Pasal 1413 ayat (2) dan ayat (3) KUH Perdata. Apabila subjek yang berjanji dari pihak debitur yang dibaharui, dikenal dengan sebutan Novasi Subjektif Pasif, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1413 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: “apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya”. Untuk lebih mudah dan cepat dapat memahaminya lihatlah skema di bawah ini.

Novasi Subjektif Pasif

Novasi Subjektif Pasif

Jenis ketiga dari suatu novasi (pembaharuan) adalah pihak kre-diturnya yang dibaharui, sebagaimana disebutkan dalara Pasal 1413 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya”. Ketentuan ini dinamakan Novasi Subjektif Aktif dan disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Novasi Subjektif Aktif

Novasi Subjektif Aktif

Berdasarkan ketentuan Pasal 1415 KUH Perdata untuk mengadakan novasi harus dinyatakan dengan tegas, yaitu dengan sebuah akta. Hal ini tidak bersifat memaksa, karena novasi subjektif pasif tidak diperlukan bantuan dari debitur, karena itu dapat disimpulkan bahwa akta dalam hal itu tidak diperlukan (Pasal 1416 KUH Perdata). Apabila diperhatikan lembaga novasi ini mempunyai akibat beralihnya piutang. Lembaga subrogatie juga mengambil alih piutang, akan tetapi sesungguhnya kedua lembaga itu berbeda. Untuk melihat perbedaannya perhatikan penjelasan yang bersifat komperatif di bawah ini.

Peralihan piutang bisa juga terjadi melalui cessie, untuk dapat dengan mudah membandingkan peralihan piutang melalui novasi atau 111 dengan cessie.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close