Hukum AgrariaHukum Pendaftaran Tanah

Pengertian Kadaster Pajak dan Rechts Kadaster

Pengertian Kadaster Pajak dan Rechts Kadaster

Pengertian Kadaster Pajak dan Rechts Kadaster – Dari sejarah perkembangan kadaster di Indonesia, dikenal ada 2 macam bentuk kadaster yakni :

  1. Belasting Kadaster atau Kadaster Fiskal (atau disebut Kadaster pajak).
  2. Rechts Kadaster atau Kadaster Hak.

Pengertian Kadaster Pajak (Kadaster Fiskal)

Pengertian Kadaster Pajak adalah suatu bentuk kadaster yang diadakan untuk keperluan pemungutan pajak atas tanah yang adil dan merata. Agar dapat memungut pajak atas tanah secara adil dan merata dari si wajib pajak, perlu diketahui luas tanah yang dipunyai oleh setiap wajib pajak maupun penggunaannya, karena nilai tanah ditentukan oleh luas tanah dan penggunaannya.

Obyek Kadaster Pajak

Yang menjadi obyek kadaster pajak adalah bidang-bidang tanah menurut penggunaannya, yang kemudian disebut bidang-bidang tanah pajak (Belasiting Perceel).

Baca juga: Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Batas-batas pada peta-peta kadaster pajak pada umumnya merupakan batas-batas penggunaanya yang merupakan batas-batas yang dapat dilihat dengan nyata di mana pengukurannva dan pemetaannya tidak memerlukan ketelitian yang tinggi.

Rechts Kadaster (Kadaster Hak)

Rechts Kadaster atau kadaster Hak adalah suatu bentuk kadaster yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah.

Di dalam lalu lintas hukum (rechtsverkeer) mengenai hak-hak atas tanah, selalu timbul dua pertanyaan yaitu, Siapakah yang menjadi Pemegang Hak yang sebenarnya? Berapa luas tanahnya? Di mana letaknya serta batas-batas bidang tanah yang bersangkutan?

Guna menjawab kedua pertanyaan di atas maka pemerintah membentuk suatu badan atau lembaga hukum yang bertugas memberi jawaban atas kedua pertanyaan dimaksud. Dengan kata lain, badan atau lembaga hukum tersebut bertugas menjawab kepastian hukum mengenai:

  1. Subvek Hukum, yaitu si Pemegang Hak.
  2. Obyek Hukum atas tanah, yaitu tanahnya sendiri, dengan menguraikan di mana letak, batas-batasnya dan luasnya.

Badan atau lembaga ini, disebut Reachts Kadaster atau Kadaster Hak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan Kadaster Hak ini meliputi:

Baca juga: Penjelasan Pasal 19 UUPA

a. Kegiatan dalam bidang Juridis, berupa pengumpulan keterangan atau mengadakan inventarisasi :

  1. Hak atas tanah (status hukum atas tanah).
  2. Siapakah Si Pemegang Haknya (=subyek)
  3. Hak-hak lain atau beban-beban lain yang ada di atas tanah. Dengan kegiatan ini, akan diperoleh data.

b. Kegiatan dalam bidang Teknis Geodesi, berupa Pengukuran, dan Pemetaan tanah, dengan hasil peta-peta pemilikan tanah dan Surat Ukur. Dengan kegiatan ini akan diperoleh kepastian letak, batas dan luas tanah yang menjadi objek hak dan tanah.

c. Kegiatan dalam Bidang Administrasi, berupa pembukuan dari kegiatan-kegiatan pada huruf a dan b, dalam Daftar Umum, secara continyu.

d. Pemberian Surat-surat Tanda Bukti dan pemberian keterangan dan pelayanan kepada yang berkepentingan, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak atau tanah, sebagai yang tercantum dalam Daftar Umum.

Demikianlah Pengertian Kadaster Pajak dan Rechts Kadaster, semoga tulisan berjudul Pengertian Kadaster Pajak dan Rechts Kadaster ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close