Hukum AgrariaHukum Pendaftaran Tanah

Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut Ahli dan PP 24 Tahun 1997

Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut Ahli dan PP 24 Tahun 1997

Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut Ahli dan PP 24 Tahun 1997 – Menurut Rudolf Hemanses, SH, pengertian Pendaftaran Tanah (kadaster) adalah Pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan, yang seksama dari bidang-bidang itu.

Jadi secara singkat, pengertian pendaftaran tanah atau kadaster dapat dirumuskan sebagai pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, seperti dirumuskan dalam pasal 19 ayat 2, sub a, Undang-undang Pokok Agraria sebagai dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960, tertanggal 24 September 1960.

Untuk diketahui bahwa supaya dapat disebut suatu kadaster, haruslah tanah yang memenuhi unsur-unsur :

  1. Pendaftaran atau Pembukuan bidang-bidang tanah yang terletak di suatu daerah/negara di dalam daftar-daftar.
  2. Pengukuran atau Pembukuan bidang-bidang tanah.

Pendaftaran atau Pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar merupakan bagian Administrasi dari kadaster yang disebut Pembukuan Tanah. Sedang pengukuran dan tanah merupakan teknis dari kadaster.

Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997

Dengan tidak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tertanggal 8 Juli 1997, tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 1 ayat 1, maka : “Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat Tanda Bukti hanya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada Haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Untuk diketahui, bahwa sesuai dengan pasal 66, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997, tertanggal 8 Juli 1997, mulai berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 8 Oktober 1997.

Baca juga: Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Namun sesuai dengan pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 Ketentuan Peralihan PP Nomor 24 Tahun 1997, ditegaskan :

  1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, semua Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 yang telah ada masih tetap belaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah-ubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  2. Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini.

Kemudian akhirnya dengan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ditentukan bahwa : “Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah sebagai dimuat dalam Lembaga Negara tahun 1961, Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171, dinyatakan tidak berlaku.”

Istilah Kadaster

Di dalam Kepustakaan Lama, dapat diketemukan istilah Kadaster sebagai berikut

  1. Bahwa perkataan kadaster, berasal dari Bahasa Latin “Camitatrume“, yang berarti suatu Daftar Umum di mana diutarakan nilai dan sifat dari benda-benda tetap. Pengartian ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
  2. Bahasa Perancis, yaitu Cadastre
  3. Bahasa Italia, yaitu Cadastro
  4. Bahasa Jerman, yaitu kadaster

Demikianlah Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut Ahli dan PP 24 Tahun 1997, semoga tulidan berjudul Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut Ahli dan PP 24 Tahun 1997 ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close