Hukum PerdataHukum Perikatan

Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum dan Contoh Kasus

Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum dan Contoh Kasus

Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum – Menurut Vollenhoven, Perbuatan Melanggar Hukum dikatakan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal itu oleh Wirjono Prodjo-dikoro (1996: 12), berpendapat bahwa perbuatan melanggar hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat.

Kata “perbuatan melanggar hukum” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain di luar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.

Bagi Indonesia (sebelum undang-undang kependudukan dikeluarkan), hal yang disebutkan di atas tidak menjadi suatu yang sulit karena dalam Hukum Adat ada kesamaan antara peraturan hukum di satu pihak dan peraturan kesusilaan serta keagamaan dan sopan santun. Semnuanya tidak termuat dalam undang-undang sehingga penguasa dan hakim tidak begitu terikat pada kata-kata dalam undang-undang.

Dengan demikian, mereka berkesempatan benar-benar memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat tentang suatu hal tertentu. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Bagi yang tunduk terhadap KUH Perdata berlakulah suatu hukum perdata yang tertulis. Mula-muia onrechtmatige daad diartikan secara sempit, yaitu merujuk perkataan onrechtmatige mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, seperti yang terjadi dalam yurisprudensi lama Belanda.

Contoh Kasus

Contohnya sebagai berikut: di negeri Belanda hampir semua rurnah penduduk berloteng (bertingkat), bagian rumah yang berada di bawahnya ditempati oleh dua keluarga berbeda. Di kota Zuphen, pernah terjadi pipa saluran air dari rumah bagian bawah di musim dingin mengalami pecah dan air keluar, kemudian masuk ke dalam kamar-kamar rumah bagian bawah.

Kran yang dapat menghentikan masuknya air dari luar rumah ke dalam rumah itu berada di rumah bagian atas. Akan tetapi seorang pemakai rumah bagian atas tidak mau menutup kran itu, meskipun sudah diminta oleh pemakai rumah bagian bawah dan semua isi kamar-kamar itu menjadi rusak dan sangat merugikan pemakai rumah bagian bawah.

Pemakai rumah bagian atas digugat oleh pemakai rumah bagian bawah di pengadilan, berdasarkan suatu perbuatan melanggar hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1401 BW Belanda. Akan tetapi gugatannya ditolak, dengan alasan bahwa tidak ada pasal tertentu dari suatu undang-undang yang menyuruh pemakai rumah bagian atas untuk menutup kran air itu.

Apabila memperhatikan contoh tersebut, tampak sekali keganjilan yurisprudensi lama di negeri Belanda itu. Putusan Hoge Raad ini mengalami perdebatan di kalangan ahli hukum Belanda. Ada yang pro atas yurisprudensi ini, seperti Land (tahun 1896) dan Simons (tahun 1902), ada pula yang kontra seperti Molengraaf (tahun 1887) dan Hamaker (tahun 1888).

Baca juga: Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Perdebatan berlangsung bertahun-tahun dan memperlihatkan suatu usaha yang hebat dari yang kontra untuk mengemukakan, bahwa rasa keadilan di kalangan masyarakat “diperkosa” oleh yurisprudensi larna ini. Kecuali itu betul-betul dirasakan ganjil, bila seorang yang melakukan perbuatan yang terang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, dan dengan perbuatan itu merugikan orang lain, hanya dapat ditegur untuk memberikan ganti kerugian, jika ia melanggar langsung suatu pasal dari undang-undang tertentu.

Baru sejak tahun 1919, yang dipelopori oleh Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 31 Januari 1919, yang termuat dalam majalah Nederlandche Jurisprodentie 1919-101, istilah onrechtmatige daad, ditafsirkan secara luas sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat (Wirjono Projodikoro, 1996: 13).

Peristiwanya sebagai berikut. Ada dua kantor percetakan buku milik Cohen dan Lindenbauw. Kedua kantor percetakan itu sedang bersaing, sehingga pada suatu hari, seorang pegawai Cohen, membujuk pegawai Lindenbauw dengan bermacam hadiah dan kesanggupan agar memberitahukan turunan dari penawaran yang dilakukan Lindenbauw kepada khalayak, dan memberitahukan pula nama-nama dari orang yang melakukan pesanan di kantor Lindenbauw atau yang minta harga-harga cetak. Dengan perbuatan tersebut, Cohen bermaksud akan menggunakan keterangan atau informasi yang diperolehnya dari pegawai Lindenbauw itu untuk menetapkan suatu siasat agar khalayak lebih suka mendatangi kantornya dari pada kantor Lindenbauw. Tindakan Cohen diketahui oleh Lindenbauw dan merasa kan oleh Cohen karenanya. Untuk itu Lindenbauw menggugat Cohen di Pengadilan Amsterdam.

Dalam contoh kasus Perbuatan Melanggar Hukum, Lindenbauw menamakan tindakan Cohen itu sebagai suatu perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda Pasal 1365 KUH Perdata), dan minta ganti. kerugian. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, Cohen dikalahkan, tetapi di pemeriksaan tingkat banding (gerechtscof) di. Amsterdam, Lindenbauw dikalahkan berdasarkan atas yurisprudensi lama Belanda, yaitu tindakan tidak dapat ditunjuk pasal dari undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen. Lindenbauw mengajukan kasasi ke Hoge Raad dan akhirnya Linden-bauw yang dimenangkan, dengan menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1401 BW Belanda itu, termasuk suatu perbuatan yang “memperkosa” suatu hak hukum orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau dengan suatu ke-pantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (Wirjono Projodikoro, 1996: 14).

Putusan Hoge Raad tahun 1919 itu menghentikan yurisprudensi lama dan dapat dikatakan betul-betul memuaskan masyarakat Belanda. Sejak putusan Hoge Raad tersebut, jumlah perkara yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum terus bertambah.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close