Hukum PerdataHukum Perikatan

Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman – Perikatan dengan Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi (Pasal 1304 KUH Perdata).

Menurut Subekti (1995: 11), penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang, karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1304 KUH Perdata mempunyai dua maksud, yaitu:

  1. Untuk mendorong (menjadi cambuk) si berutang supaya ia meme-nuhi kewajibannya;
  2. Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlah atau besarnya kerugian yang dideritanya. Misalnya, saya berjanji dengan pemborong untuk mendirikan sebuah rumah yang harus selesai pada tanggal. 31 Desember 2012 dengan ketentuan bahwa si pemborong akan dikenakan denda Rp1.000.000,00 per bulan untuk setiap keterlambatan.

Sedangkan menurut Badrulzaman (1995: 74) maksud ancaman dalam Pasal 1304 KUH Perdata itu adalah:

  1. Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi;
  2. Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu, apabila terjadi wan-prestasi. dan menghindari pertengkaran tentang hal itu.

Perlu diingat bahwa Perikatan dengan Ancaman Hukuman berbeda dengan Perikatan Manasuka. Perikatan yang disebutkan belakangan itu, si berutang boleh memilih antara beberapa prestasi, sedangkan perikatan yang disebutkan sebelumnya si berutang hanya boleh memenuhi satu prestasi yang harus dilakukannya. Kalau ia lalai, barulah ia harus meme-nuhi apa yang telah ditetapkan sebagai (ancaman).

Baca juga: Perikatan Manasuka dan Contohnya

Dalam hal hukuman atau denda yang ditetapkan terlalu berat dalam suatu perjanjian, Hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu, dengan ketentuan perjan-jian itu sebagian telah dipenuhi (Pasal 1309 KUH Perdata).

Bagaimanakah bila pemenuhan perjanjian itu belum sama sekali dilakukan oleh debitur, sedangkan Hakim beranggapan hukuman itu terlampau berat?

Dalam keadaan seperti yang dipertanyakan di atas, Hakim dapat menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan segala perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut Subekti (1995: 12), Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada Hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai melanggar kepatutan dan keadilan.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman, semoga tulisan berjudul Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman ini bermanfaat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close