Hukum PerdataHukum Perikatan

Pengertian Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Pengertian Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya (pasal 1268 KUH Perdata). Sebenarnya pengertian perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat. Karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.

Sebagai contoh misalnya, pengaksepan surat wesel yang hari bayarnya ditetapkan pada tanggal tertentu atau satu bulan sesudah pengaksepan. Contoh lainnya adalah, saya menjual kebun saya kalau sudah panen atau menjual tikus saya kalau sudah beranak.

Bagaimanakah bila saya saya menjual rumah kontrakan saya kalau penghuninya meninggal? Contoh seperti ini terkesan sebagai perikatan bersyarat, padahal matinya seseorang juga merupakan sesuatu yang pasti, hanya kapan hal itu terjadi tidak dapat diketahui. Karena memiliki unsur kepastian akan kematian maka soal itu tergolong perikatan letetapan waktu.

Artikel terkait: Perikata Murni dan Perikatan Bersyarat

Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, kreditur tidak berhak untuk managih pembayaran sebelum waktu yang dijanjikan itu tiba. Oleh karena itu, perikatan dengan ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali sifat dan tujuan perikatan itu sendiri, ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur (pasal 1264 jo. 1270 KUH Perdata).

Ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang dalam jangka waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan dinamakan terme de droit, seperti yang terdapat dalam pasal 1963 KUH Perdata, di mana seseorang yang beritikad baik dan berdasarkan atas hak yang sah memperoleh hak atau benda tak bergerak karena lampau waktu selama 20 tahun.

Adapun ketetapan waktu yang diberikan kreditur atau hakim kepada debitur untuk masih dapat memenuhi perikatannya disebut terme de grace (waktu yang bertujuan mengampuni debitur dari wanprestasi). Misalnya, terdapat dalam perjanjian timbal balik dengan syarat putus, dalam hal itu hakim dapat memberikan jangka waktu satu bulan lagi kepada debitur untuk memenuhi prestasinya.

Dari mana datangnya orang atau pihak itu terikat satu sama lain atas hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close