Hukum PerdataHukum Perikatan

Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata

Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata

Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata – Tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain (Pasal 1541 KUH Perdata). Dalam dunia bisnis perjanjian ini dinamakan “barter”.

Berdasarkan definisi tersebut, tukar-menukar merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, artinya pihak-pihak telah terikat pada saat mereka sepakat tentang barang yang menjadi objek perjanjian.

Selain itu, Tukar-menukar juga merupakan perjanjian obligatoir, seperti yang berlaku dalam perjanjian jual beli. Artinya dengan kesepakatan mereka tentang barang yang menjadi objek barter, belum memindahkan kepemilikannya, kecuali baru melahirkan hak bagi kedua belah pihak secara bertimbal balik. Berpindahnya hak kepada masing-masing pihak bila mereka melakukan perbuatan hukum, berupa levering atau penyerahan hak milik secara yuridis.

Dalam Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata dijelaskan bahwa dalam hal ini segala objek yang dapat diperjualbelikan, juga dapat dijadikan objek tukar-menukar (Pasal 1542 KUH Perdata). Hanya saja bedanya dalam jual beli yang terjadi adalah barang lawan uang (harga), sedangkan dalam tukar-menukar yang terjadi adalah barang lawan barang yang lain.

Baca juga: Pengertian Hak Alimentasi dan Contohnya

Dalam masyarakat yang belum mengenal uang maka perjanjian tukar-menukar ini merupakan transaksi utama, sedangkan bagi masyarakat yang sudah mengenal uang maka tukar-menukar langka dilakukan. Namun demikian, dalam hal nilai mata uangnya mengalami keguncangan (tidak menentu), transaksi tukar-menukar menjadi penting.

1. Syarat Tukar – Menukar

Untuk dapat melakukan perjanjian tukar-menukar, masing-masing pihak harus menjadi pemilik dari barang yang mereka janjikan untuk diserahkan dalam tukar-menukar itu. Syarat ini baru berlaku pada saat pihak yang bersangkutan menyerahkan barangnya (tepatnya saat menyerahkan hak milik atas barangnya).

Terhadap ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata beserta penghalusannya, berlaku juga dalam perjanjian tukar-menukar. Begitu juga mengenai cacat tersembunyi dan tidak aman hukum berlaku bagi pihak yang telah memberikan barangnya dalam tukar-menukar.

Pengabaian dalam menunaikan kewajiban bagi pihak-pihak merupakan ingkar janji yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Hal ini tersimpul dalam Pasal 1546 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk selainnya aturan-aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar”.

Lebih lanjut dalam Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata, dijelaskan jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut maka tak dapatlah ia dipaksa rnenyerahkan barang yang ia telah janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya itu (Pasal 1543 KUH Perdata).

Baca juga: Jenis – Jenis Sertifikat dan Tanah di Indonesia

Barangsiapa karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang telah diterimanya dalam tukar-menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut ganti rugi dari pihak lawannya, ataukah ia akan menuntut pengembalian barang yang telah ia berikan (Pasal 1544 KUH Perdata).

Selanjutnya dalam Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata, dijelaskan bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban masing-masing pihak dalam menjamin aman hukum atas barang yang telah diserahkan dalam tukar-menukar. Akan tetapi, dengan sendirinya penuntutan pengembalian barang yang telah diserahkan kepada pihak lawan hanya dapat dilaksanakan selama barang itu masih berada di tangan pihak tersebut sebab dapat juga terjadi pihak tersebut sudah menjualnya kepada orang lain. Dalam hal yang disebutkan belakangan itu, tinggallah tuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan.

2. Perihal Risiko

Jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata).

Menurut Subekti (1989: 36), ketentuan risiko yang disebutkan dalam Pasal 1545 KUH Perdata, dikatakan sudah tepat dan adil dipikulkan kepada pundak masing-masing pemilik barang. Selanjutnya beliau memberikan perumpamaan, bila pemilik sepeda motor mengadakan perjanjian tukar-menukar dengan seorang pemilik kuda, kemudian ia telah menyerahkan sepeda motornya, tetapi kuda itu mati sebelum diserahkan karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka sudah adil kalau ia menerima kembali sepeda motor miliknya. Kematian kuda harus di-pikul oleh pemiliknya sendiri dan tidak boleh ditimpakan kepada pemilik sepeda motor.

Kecuali itu, ketentuan risiko yang diberikan oleh Pasal 1545 KUH Perdata juga dikatakan sudah tepat untuk suatu perjanjian yang bertimbal balik karena dalam perjanjian yang demikian, seorang menjanjikan prestasi demi untuk mendapatkan suatu kontra-prestasi.

Baca juga: Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif

Oleh karena itu, Subekti (1989: 36) mengatakan bahwa ketentuan soal risiko dalam tukar-menukar disarankan dapat dipakai sebagai pedoman dalam perjanjian timbal balik lainnya yang timbul dalam praktik dan karenanya tidak ada peraturan yang tertulis.

Demikianlah Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata, semoga tulisan berjudul Pengertian Perjanjian Tukar – Menukar Menurut Pasal 1541 KUH Perdata ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close