Hukum AgrariaHukum Pendaftaran Tanah

Penjelasan Pasal 19 UUPA, Undang – Undang Pokok Agraria

Penjelasan Pasal 19 UUPA, Undang – Undang Pokok Agraria

Penjelasan Pasal 19 UUPA, Undang – Undang Pokok Agraria – Mengenai pasal 19 UUPA, maka perlu dikemukakan, bahwa sesuai dengan definisi pendaftaran tanah (kadaster) sebagai terurai dalam butir angka 2 Bab I, maka dengan Undang-undang Pokok Agraria sebagai dimuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tertanggal 24 September 1960, disebutkan khususnya dalam pasal 19 maka :

Ayat 1 :

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah, di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Baca juga: Pengertian Pendaftaran Tanah Menurut Ahli dan PP 24

Ayat 2 : Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini, meliputi :

  • Pengukuran, Pemetaan dan pembukuan tanah.
  • Pendataran Hak-hak atas tanah dan Peral ihan Hak-hak tersebut
  • Pemberian Surat-surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ayat 3 :

“Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat Keadilan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan Menteri Agraria.”

Ayat 4 : “Dalam Peraturan Pemerintah, biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.”

Dengan pasal 19 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) ini, maka untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan suatu Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah dimaksud, diatur Pendaftaran Tanah dengan dituangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tertanggal 23 Maret 1961, tentang pendaftaran tanah.

Sedangkan untuk kepastian hukum, maka yang menyangkut pertanahan khususnya mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang meliputi:

  1. Kepastian mengenai subyek hak, yaitu orang atau Badan Hukum yang menjadi Pemegang Hak.
  2. Kepastian mengenai obyek hak, yang mengenai : Letak Tanah, Batas-batas Tanah, dan Luas bidang-bidang.

Sebagai catatan, bahwa di dalam memori Penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tertanggal 24 September 1960, maka pendaftaran tanah diselenggarakan dengan cara : yang sederhana, murah dan mudah dimengerti oleh rakyat.

Baca juga: Pengertian Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Khusus untuk pasal 19 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), ditujukan kepada pemerintah sebagai instruksi, agar seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat Recht-kadaster artinya bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada Pemegang Hak.

Pendaftaran akan diselenggarakan dengan mengingat kepada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya, maka lambat laun akan meningkat meliputi seluruh wilayah Negara.

Demikianlah Penjelasan Pasal 19 UUPA, Undang – Undang Pokok Agraria, semoga tulisan berjudul Penjelasan Pasal 19 UUPA, Undang – Undang Pokok Agraria ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close