Hukum InternasionalPenyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam PBB

Aturan-Aturan Dasar Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam PBB – Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam PBB:

1. Piagam PBB

Penyelesaian sengketa internasional menurut piagam PBB adalah piagam PBB itu sendiri. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tampak pada Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB: To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and to bring about by peaceful means, and in confornity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace.

Tersirat dalam ketentuan pasal tersebut fungsi dari badan dunia ini dan negara-negara anggotanya, yaitu untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya, Pasal 2 ayat (3) piagam memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuan di atas. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (3) yang sangat penting ini menyatakan: All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered.

Kata shall (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketanya. Kewajiban lainnya yang terdapat dalam piagam tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi: All members shall refrain in their international relations fronz the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsislent with the purpose of the United Nations.

Baca juga: Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Yang perlu ditekankan dari dua kewajiban yang tertuang dalam kedua ayat di atas, yaitu menahan diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri.

Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa internasional menurut piagam PBB, piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan Pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat 4. Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat 3 bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat 4.

Sebaliknya, piagam menetapkan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri, dan sebagai aturan dasar (fundamental) PBB. Karena itu pula kewajiban Pasal ayat (3) tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Kewajiban tersebut terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersurat dalam bunyi ketentuannya, mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan iktikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.

Khusus mengenai prinsip larangan penggunaan cara kekerasan atau yang tidak damai, meskipun tersurat dalam Piagam PBB, namun dalam perkembangannya kemudian tidak lagi semata-mata mengikat negara-negara anggota PBB. Dalam pembahasan rancangan pasal-pasal mengenai hukum perjanjian (Draft of Articles on the Law of Treaties), khususnya pembahasan Pasal 33 paragraf 5, Komisi Hukum Internasional memberikan komentarnya mengenai prinsip ini.

Baca juga: Permasalahan di ASEAN

Menurut Komisi Hukum Internasional, prinsip larangan atau penggunaan kekerasan sebagaimana tersurat dalam piagam sudah merupakan hukum internasional umum yang penerapannya sudah universal. Komentar penting ini menyatakan: The principles regarding the threat or use of force laid down in the charter are…rules of general international law which are of today universal application.

Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa internasional menurut piagam PBB, kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, pasal ini menyatakan: Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.

2. Resolusi-Resolusi PBB

Penyelesaian sengketa internasional menurut piagam PBB yang kedua adalah dengan Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 2625 (XXV) 1970 (24 Oktober 1970) mengenai General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations (Deklarasi MU Mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan-Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama di antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam PBB) atau Friendly Relations Declaration. Resolusi tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:

States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry and mediation, conciliation and arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice.

Resolusi MU PBB No. 2625/XXV di atas diperkuat kembali oleh Resolusi MU No. 40/9 (8 November 1985) dan Resolusi MU No. 44/21 (15 November 1989). Resolusi ini mendorong negara-negara untuk memajukan perdamaian dan keamanan serta kerja sama internasional dalam semua aspek sesuai dengan Piagam PBB.

Dari uraian di atas tampak bahwa ketujuh cara penyelesaian sengketa tersebut sudah menjadi aturan-aturan hukum yang perlu atau harus digunakan atau dipertimbangkan. Contoh lainnya adalah Konvensi Den Haag mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai tahun 1899. Konvensi ini memuat ketentuan mengenai jasa-jasa baik, mediasi, komisi penyelidikan internasional (international commission of inquiry), dan arbitrase. Konvensi ini sampai sekarang masih berlaku dan mengikat lebih dari 60 negara (tidak termasuk RI). Artinya, negara-negara anggota Konvensi ini terikat untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa tersebut.

Baca juga: 2 Macam Sengketa Internasional

Konvensi Den Haag 1899 ini diubah pada Konferensi Perdamaian Den Haag Kedua tahun 1907. Perubahan menonjol terjadi pada komisi penyelidik dan prosedur arbitrase.

Berdasarkan Pasal 33 piagam dan resolusi tersebut, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok.

  • Penyelesaian secara diplomatik, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi, di samping cara-cara lain yang masih memungkinkan yang langsung melibatkan para pihak yang bersengketa. Cara-cara lainnya adalah penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pihak ketiga di dalamnya.
  • Cara penyelesaian secara hukum, yaitu arbitrase dan pengadilan.

Kalimat terakhir dari Pasal 33 Piagam PBB, yaitu penyerahan sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang menjadi pilihan para pihak, biasanya mengacu kepada badan-badan peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi internasional, baik yang sifatnya global maupun regional.

Beberapa organisasi regional memiliki lembaga atau mekanisme penye-lesaian sengketanya. Misalnya, Uni Eropa memiliki the European Court of Justice, negara-negara di Amerika memiliki the Inter-American Court of Human Right and the Administrative Tribunal, the Organization of African Unity dengan mekanisme penyelesaian sengketanya: the Protocol of Mediation, Conciliation, and Arbitration, 25 Juli 1964, atau ASEAN melalui the Treaty of Amity and Cooperation, Bali, 21 Februari 1976.

Pada beberapa organisasi internasional global, beberapa lembaga yang cukup menonjol antara lain adalah badan arbitrase penyelesaian sengketa penanaman modal (the International Center for the Settlement of Invesment Disputes atau ICSTD) yang dibentuk atas inisiatif Bank Dunia, dan badan penyelesaian sengketa antarnegara di bidang perdagangan internasional dalam WTO, yaitu Dispute Settlement Body (DSB).

Demikianlah Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam PBB, semoga bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close