Hukum PerdataHukum Perikatan

Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang

Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang atau persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas:

  1. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja.
  2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, dan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman (onrechtmatig).

Pengertian perikatan-perikatan yang lahir dari UU saja adalah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam Buku I B.W, misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan.

Perikatan yang lahir dari UU karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang melakukan suatu “pembayaran yang tidak diwajibkan” (pasal 1359 yang 1). Perbuatan yang demikian ini menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah di bayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.

Suatu Perikatan lagi yang lahir dari UU karena perbuatan yang diperbolehkan ialah yang dinamakan “zaakwaarneming” (pasal 1354). Ini terjadi jika seorang dengan sukarela dan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. Misalnya orang sedang berpergian, dengan memelihara kebunnya, mambasmi kebakaran yang timbul di rumahnya, membuat perjanjian-perjanjian yang perlu untuk kepentingan orang itu dan sebagainya.

Dalam tindakan keluar, orang yang melakukan pengurusan kepentingan ornag lain itu dapat bertindak atas nama sendiri atau nama orang itu. Dari perbuatan yang dinamakan zaakwaarneming ini terbitlah suatu kewajiban bagi orang yang melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang yang berkepentingan sudha kembali di tempatnya.

Jika pengurusan itu telah dilakukan dengan baik, orang itu wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan ia diwajibkan pula memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingannya.

Perihal perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close