Hukum Arbitrase

Perjanjian Arbitrase Dan Klausul Arbitrase

Perjanjian Arbitrase Dan Klausul Arbitrase

Perjanjian Arbitrase Dan Klausul Arbitrase – Apabila kompetensi pengadilan lahir karena ditentukan undang-undang (UU), maka arbitrase lahir melalui kesepakatan para pihak yang memilih forum arbitrase itu. Misalnya untuk memilih BANI, dalam salah satu klausula perjanjian-perjanjian bisa memuat sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BADAN ARBITRASE INDONESIA (BANI) menurut peraturan, peraturan prosedur Arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Setiap sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase maka terlebih dahulu harus ada klausula arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

  • Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau
  • Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Baca juga: Pengertian Arbitrase Adalah

Menurut Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk menga-jukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Dalam prakteknya dapat dilihat pada pasal 31 UU No. 30 tahun 1999, dimana disebutkan bahwa para pihak bebas mencantumkan cara arbitrase, yaitu bebas memilih rule manapun dan yang dicantumkan dalam klausula, asal tidak bertentangan dengan UU. Bila mereka tidak memilih suatu rule maka pemeriksaan akan tunduk pada UU No. 30 tahun 1999 tadi. Meskipun pada hakekatnya arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi setelah perkara diputus, yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase atau eksekusi adalah Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Pada beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman, klausula arbitrase dianggap sebagai. persetujuan yang terpisah dari kontrak induk. Doktrin tersebut dinamakan the doctrine of separability of arbitral clause. (A.J. van den Berg: 145-146). Menurut doktrin tersebut “…the arbitral clause is considered as an agreement independent from the main comtract). Bahwa klausula arbitrase dengan kontrak induk (main contract) itu terpisah, sehingga apabila kontrak induk batal, klausula arbitrase tidak ikut menjadi batal. Sementara itu, di dalam Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (arbitration agreement) dan klausula arbitrase (arbitration clause) merupakan dua landasan hukum bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase.

Baca juga: Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan

Persetujuan arbitrase (arbitration agreement) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis arbitrator. Persetujuan tersebut dituang-kan dalam suatu akta yang terpisah dari kontrak induk (main contract). Sedangkan klausula arbitrase (arbitration clause) adalah suatu ketentuan (pasal) dari suatu kontrak bersangkutan, yang berisi kesepakatan para pihak bahwa setiap sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut, akan diajukan kepada forum arbitrase untuk diputus.

Namun Indonesia tidak secara tegas menyatakan menganut doktrin “separability of the arbitral clause“. Hal ini karena di Indonesia antara persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase pada hakikatnya tidak ada perbedaan (R. Subekti, “Memahami Arti Arbitrase”; dalam Varia Peradilan, Tahun IV Nomor 4, 1989, hlm. 114). Akibat hukum dari kedua hal di atas pada dasarnya sama. yaitu:

  1. Bahwa sengketa yang telah atau baru akan timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri;
  2. Bahwa pemeriksaan dan pemutusan sengketa tersebut diserahkan kepada forum arbitrase tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Demikianlah pengertian perjanjian arbitrase dan klausul arbitrase

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close