Hukum PerdataHukum Perikatan

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan – Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan itu atau pihak pemborong hanya melakukan pekerjaan saja.

1. Pemborong Wajib Memberikan Bahan

Dalam hal ini pihak pemborong diwajibkan memberikan bahan dan pekerjaannya. Apabila dalam hal ini hasil pekerjaan menjadi musnah sebelum diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu.

Lain halnya bila si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, musnahnya yang disebutkan di atas, ia hanya bertanggung jawab atas kesalahannya saja (Pasal 1605 jo. Pasal 1606 KUH Perdata).

Maksud ketentuan tersebut adalah akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan dipikulkan pada pihak yang memborongkan. Kecuali pihak pemborong ada kesalahan dalam kejadian itu (hal ini harus dibuktikan), maka barulah pemborong dapat dipertanggungjawabkan sekadar kesalahannya itu yang menimbulkan musnahnya bahan tersebut.

Baca juga: Definisi Hak Kekayaan Intelektual

2. Pemborong Hanya Melakukan Pekerjaan

Jika musnahnya pekerjaan itu terjadi di luar sesuatu kesalahan dari pihak pemborong sebelum pekerjaan itu diserahkan, sedangkan pihak yang memborongkan tidak telah lalai untuk memeriksa dan menyetujui pekerjaannya maka si pemborong tidak berhak atas harga yang dijanjikan, kecuali apabila musnah barang (pekerjaan) itu disebabkan oleh suatu cacat dalam bahannya (Pasal 1607 KUH Perdata).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak menderita kerugian akibat dari suatu overmacht. Pihak yang memborongkan kehilangan bahan-bahan yang telah disediakan olehnya, sedangkan pihak pemborong kehilangan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dengan demikian, pihak yang memborongkan hanya dapat menuntut ganti rugi, bila ia dapat membuktikan adanya kesalahan si pemborong, sedangkan pihak pemborong hanya dapat menuntut harga yang dijanjikan itu, bila ia dapat membuktikan bahan-bahan yang disediakan itu mengandung cacat yang menyebabkan overmacht itu.

Jika suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukuran demi seukuran, maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebagian demi sebagian. Pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagian yang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiap-tiap kali membayar si pemborong menurut imbangan dari apa yang telah selesai dikerjakan. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa bagian pekerjaan yang sudah dibayar itu menjadi tanggungan pihak yang memborongkan bila terjadi overmacht yang memusnahkan bagian pekerjaan itu.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close