Hukum PerdataHukum Perikatan

Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan (Penjelasan Lengkap)

Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan

Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan – Sekilas Mengenai Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan Dalam undang-undang perjanjian jenis ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

  1. perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
  2. perjanjian kerja atau perburuhan.
  3. perjanjian pemborongan pekerjaan.

a. Perjanjian untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu

Di dalam perjanjian ini satu pihak menghendaki dari pihak lawan dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu sama sekali terserah kepada pihak lawan itu.

Selanjutnya mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan , menurut Subekti (1989: 58), biasanya pihak lawan ini adalah ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasa itu. Upahnya biasanya disebut honorarium.

Misalnya hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan kliennya yang diminta untuk mengurus suatu perkara, dan lain-lain. Perjanjian antara advokat dengan kliennya, diatur dalam ketentuan khusus untuk itu, yaitu dalam pasal-pasal tentang pemberian kuasa.

b. Perjanjian Kerja atau Perburuhan

Di dalam perjanjian ini melibatkan seorang buruh dengan seorang majikan, yang ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah (gaji) tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dalam bahasa Belanda: dienstverhouding), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain (Subekti, 1989: 58).

c. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang memborong pekerjaan, di mana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Bagaimana cara pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama karena yang dikehendaki adalah hasilnya yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik dan dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Perjanjian Kerja atau Perburuhan

Kemudian dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan , di catatan kaki buku Subekti (1989: 59), yang mensitir ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan, dikatakan bahwa perjanjian per-buruhan adalah perjanjian antara majikan dengan serikat buruh, yaitu yang dahulu (dalam BW) dinamakan collectieve arbiedsovereemkomst, sedangkan istilah perjanjian kerja, ditunjuk pada perjanjian yang di-adakan antara majikan dan seorang buruh secara perseorangan

Perjanjian kerja atau perburuhan dahulu diatur dalam Pasal 1601- 1603 BW lama yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia, dengan judul “penyewaan pelayan”. Penamaan itu juga dipakai dalam Code Civil Prancis dan Civil Code of Philipines (Subekti, 1989: 59).

Baca juga: Pengertian Overmacht dan Contohnya

Sejak tahun 1927, diadakan peraturan baru mengenai perjanjian Perburuhan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1601-1603z, tetapi tidak dinyatakan untuk penduduk Indonesia, sehingga menimbulkan hubungan antargolongan (intergentil) bila buruh dan majikan dari golongan yang berlainan. Pemecahan hal itu diatur dalarn Pasal 1603x, yaitu bila si buruh orang Eropa maka yang berlaku peraturan baru, sedangkan bila si buruh bukan orang Eropa maka yang menentukan macamnya pekerjaan yang dilakukan. Bila biasa dilakukan oleh orang Eropa maka yang berlaku peraturan baru, tetapi bila tidak demikian maka yang berlaku peraturan lama. Dalam peraturan baru banyak pasal-pasal yang bertujuan melindungi pihak pekerja dan campur tangan kekuasaan hakim juga lebih besar. Kini sejak Indonesia mengalami reformasi tidak lagi mempersoalkan golongan penduduk, maka ketentuan lama itu hanyalah berupa sejarah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab IV Buku II memberikan peraturan tersendiri mengenai “Perjanjian Kerja Laut, di samping menyatakan hampir memuat ketentuan Perjanjian Perburuhan, dalam BW juga menentukan, khususnya yang bekerja di kapal (Subekti, 1989: 60).

a. Perlindungan bagi Buruh

Walaupun Perjanjian Perburuhan bersifat konsensual, artinya sudah mengikat saat terjadinya kesepakatan antara buruh dan majikan tentang pekerjaan dan upahnya, tetapi banyak ketentuan yang menyebutkan supaya perjanjian dibuat secara tertulis agar buruh mendapat perlin-dungan, misalnya :

1) Suatu peraturan yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, bila buruh secara tertulis menyatakan menyetujui peraturan itu, selain syarat berikut:

  • Selembar lengkap dari peraturan tersebut dengan cuma-cuma oleh atau atas nama majikan telah diberikan kepada buruh.
  • Oleh atau atas nama majikan telah diserahkan kepada Kemnaker suatu lembar lengkap dari peraturan tersebut yang ditanda-tangani oleh majikan dan dapat dibaca oleh umum.
  • Janji antara majikan dan buruh, di mana si buruh dibatasi dalam kebebasan setelah berakhir hubungan kerjanya, melakukan peker jaan dengan sesuatu cara, hanyalah sah bila janji itu dibuat secara tertulis atau dalam suatu peraturan dengan seorang buruh dewasa.

Baca juga: Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam PBB

2) Tidak diperbolehkan dan batal tiap perjanjian antara majikan di satu pihak dan buruh di pihak lain, di mana buruh mengikatkan dirinya untuk menggunakan upaya membeli barang-barang keperluannya di suatu tempat atau dari orang tertentu. Janji ini dikenal dengan nama nering-beding, artinya janji untuk menggunakan pendapatan (upah) menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh majikan (Subekti, 1989: 61).

3) Pembatasan kebebasan si buruh dalam melakukan pekerjaan tertentu setelah hubungan kerja berakhir, hanya diperbolehkan bila dibuat secara tertulis (Pasal 1601x KUH Perdata). Mewajibkan majikan pada waktu berakhir hubungan kerja, atas permintaan si buruh memberikan kepadanya sepucuk surat keterangan yang memuat tentang pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja.

b. Pemutusan Hubungan Kerja

Selanjutnya, dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan, undang-undang membedakan perjanjian perburuhan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Untuk yang disebutkan sebelumnya, berakhir secara otomatis bila waktunya sudah selesai.

Namun demikian, pada dasarnya suatu perjanjian perburuhan baik untuk waktu tertentu maupun yang tidak tertentu dapat diputuskan baik dari pihak buruh maupun dari pihak majikan dengan suatu pernyataan pengakhiran, asal diperhatikan tenggang waktu perakhiran, yaitu satu bulan (Pasal 1603g jo. Pasal 1603u KUH Perdata).

Jika hubungan kerja dibuat untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun atau untuk selama hidupnya seseorang tertentu, maka si buruh berhak menghentikannya dengan pemberitahuan penghentian mulai saat pada mana lima tahun telah lampau sejak ia mulai berlaku dengan mengindahkan suatu tenggang waktu enam bulan (Pasal 1603u KUH Perdata).

Jika telah diperjanjikan suatu waktu percobaan, maka selama waktu itu masing-masing pihak adalah berhak seketika mengakhiri hubungan kerja dengan pemberitahuan penghentian (Pasal 16031 KUH Perdata). Seketika artinya adalah tanpa mengindahkan sesuatu jangka waktu.

Baca juga: Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Berdasarkan penjelasan perjanjian untuk melakukan pekerjaan di atas, maka ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan kerja tanpa suatu pernyataan penghentian dengan mengindahkan jangka waktu dianggap bertindak berlawanan dengan hukum (onrechtmatig) dengan pembayaran ganti rugi. Kecuali bila perbuatan itu telah dilakukan karena suatu “alasan yang memaksa” atau dringende redenen (Subekti, 1989: 63).

Dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan, ganti rugi yang dimaksud di atas adalah sama dengan jumlah upah yang sedianya harus dibayar oleh majikan sampai pada hari dan tanggal di mana hubungan kerja itu diakhiri dengan pernyataan pengakhiran (Pasal 1603g KUH Perdata).

Alasan yang dianggap mendesak yang membenarkan pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja seketika, disebutkan dalam Pasal 1603oKUH Perdata, antara lain sebagai berikut.

  1. Apabila si buruh pada waktu menutup perjanjiannya, telah menyesat-kan si majikan dengan memperlihatkan surat-surat pernyataan yang palsu atau dipalsukan, atau kepada si majikan ini dengan sengaja telah memberikan keterangan-keterangan palsu tentang cara bagaimana hubungan kerja yang lama telah berakhir.
  2. Apabila si buruh telah melakukan pencurian, penggelapan, peni- puan, atau lain-lain kejahatan yang menyebabkan ia tidak patut lagi mendapat kepercayaan dari majikan.
  3. Apabila si buruh menganiaya, menghina secara kasar atau mengancani sungguh-sungguh si majikan, sanak keluarga, atau teman-ternan serumah si majikan atau teman-teman sekerjanya.
  4. Apabila si buruh membujuk atau mencoba membujuk si majikan, sanak keluarga atau teman-teman serumah si majikan atau teman-teman sekerjanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ber-tentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Bagi pihak buruh dianggap sebagai alasan yang mendesak disebutkan dalam Pasal 1603p KUH Perdata, antara lain:

  • apabila si majikan menganiaya, menghina secara kasar, mengancam sungguh-sungguh si buruh, atau membiarkan perbuatan-perbuatan semacam itu dilakukan oleh salah seorang teman serumahnya atau bawahannya;
  • apabila si majikan membujuk atau mencoba membujuk si buruh, sanak keluarga atau teman-teman serumah si buruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik atau membiarkan bahwa pembujukan atau percobaan membujuk yang demikian itu dilakukan oleh salah seorang teman serumah atau bawahannya;
  • apabila si majikan tidak membayar upah pada waktu yang ditentu-kan;
  • apabila si buruh karena sakit atau lain-lain sebab di luar salahnya menjadi tak mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

Selain itu, suatu perjanjian perburuhan berakhir dengan sendirinya apabila si buruh meninggal, tetapi tidak demikian halnya apabila majikan yang meninggal. Dalam hal yang terakhir ini diserahkan kepada para ahli warisnya majikan apakah mereka hendak mengakhiri atau meneruskan perjanjiannya (Subekti, 1989: 644).

Demikianlah penjelasan mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Semoga tulisan berjudul perjanjian untuk melakukan pekerjaan ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close