Hukum Hak Cipta

Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual – Secara Internasional, terdapat kesepakatan multilateral di bidang hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menetapkan standar perlindungan hukum serta menyamakan perspektif perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual antar negara anggota.

Sejak tahun 1883 di bidang paten, merek, desain industri serta Paris Convention, sedangkan sejak tahun 1886 ada Berne Convention yang mengatur perlindungan atas hak cipta. Sayangnya, konvensi-konvensi internasional tersebut tidak memiliki perangkat hukum yang dapat memaksa negara anggotanya untuk melaksanakan isi konvensi internasional tersebut secara sukarela.

Adanya kelemahan tersebut akhirnya ditutupi dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada April 1994 untuk dalam putaran Uruguay. WTO memiliki lima organ utama di mana salah satunya adalah Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights sebagai respons terhadap lahirnya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Dengan berlandaskan prinsip nasionalitas dan the most favoured nation, TRIPs Agreement telah menetapkan standar perlindungan minimum terhadap hak kekayaan intelektual.

Kehadiran TRIPs Agreement di tengah isu perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dinilai sebagai suatu politik hukum internasional yang diharapkan cukup ampuh untuk mengharmonisasikan bentuk perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual secara internasional, khususnya di kalangan anggota WTO.

Baca juga: Asas-Asas Perjanjian Hukum Perikatan

Pada prinsipnya, ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar tentang hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam TRIPs Agreement tetap berpedoman pada konvensi-konvensi tentang hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelumnya, terutama dengan Paris Convention dan Berne Convention.

Dari Berne Covention, TRIPs Agreement mengadopsi prinsip nondiskriminasi berdasarkan asas national treatment yang mengharuskan setiap negara memberi perlakuan yang sama bagi negara anggota, dan asas the most favoured nation treatment sebagai landasan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual secara universal.

Dari sudut penegakan hukum ketentuan dalam TRIPs Agreement memiliki kelebihan dan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan konvensi-konvensi internasional yang sudah ada sebelumnya. Hal ini disebabkan TRIPs Agreement memiliki perangkat hukum yang memaksa.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close