Hukum PerdataHukum Perikatan

Pihak Pihak dalam Perjanjian serta Penjelasannya

Pihak Pihak dalam Perjanjian serta Penjelasannya

Pihak Pihak dalam Perjanjian serta Penjelasannya – Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang terlibat dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak yang dimaksud adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak-hak daripadanya, serta pihak-pihak ketiga. Hal itu diatur di beberapa pasal dalam KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata mengatakan bahwa pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapknya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas ini dinamakan asas kepribadian dalam perjanjian.

Selanjutnya, dalam pihak-pihak dalam perjanjian serta penjelasannya, maksud mengikatkan diri di sini ditujukan untuk memikul kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu. Adapun penetapan suatu janji, ditujukan pada unsur memperoleh hak atas sesuatu atau dapat menuntut. Memang sudah semestinya suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, bukan mengikat orang lain. Dengan kata lain, sudah selayaknya perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara pihak yang membuatnya, sedangkan orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian itu.

Baca juga: Syarat Sah Perjanjian dalam KUHPerdata

Lebih jauh mengenai pihak-pihak dalam perjanjian serta penjelasannya, sebagai contoh, apabila saya akan membuat perjanjian atas nama orang lain, haruslah saya diberi kuasa oleh orang lain itu dan saya dalam hal itu tidak bertindak atas nama diri saya sendiri, melainkan untuk pemberi kuasa sehingga yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah orang lain itu dan bukan saya sendiri. Pengecualian terhadap asas bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan diri dan minta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri adalah janji untuk pihak ketiga, yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa:

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

Dalam hal tersebut, seorang membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain. Misalnya, A mengadakan perjanjian dengan B. Dalam perjanjian itu A meminta diperjanjikan hak-hak bagi C. Dalam hubungan ini A disebut stipulator, dan B dinamakan promisor (Subekti, 1987).

Selain itu ketentuan pasal tersebut juga memberi syarat antara stipulator dan promisor bahwa mereka tidak boleh menarik kembali apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Pengecualian lain dari asas kepribadian yang diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata adalah perjanjian garansi dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang telah diuraikan di muka.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close