Hukum Hak Cipta

Pihak yang Berwenang Mendaftarkan Hak Cipta

Pihak yang Berwenang Mendaftarkan Hak Cipta

Pihak yang Berwenang Mendaftarkan Hak Cipta – Permohonan pendaftaran hak cipta dapat diajukan oleh pencipta, ahli waris pencipta, pemegang hak cipta, atau kuasanya yang diajukan ke rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, permohonan harus dilakukan oleh kuasanya, yaitu Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Putusan untuk diterima tidaknya permohonan pendaftaran akan diberikan paling lama sembilan bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Jangka waktu ini dirasa cukup lama dan tidak efektif mengingat pendaftaran hak cipta tidak harus melalui pemeriksaan substansial dan tidak memiliki tenggang waktu pengumuman untuk memberi kesempatan pada masyarakat umum untuk melakukan inspeksi ataupun untuk mengajukan oposisi terhadap hak cipta yang dimohonkan pendaftarannya.

Baca juga: Tujuan Pendaftaran Hak Cipta

Hak cipta yang sudah terdaftar dan termuat dalam daftar umum ciptaan dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga oleh pihak lain yang berhak. Tidak dijelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud sebagai pihak lain yang berhak oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, mengingat hak cipta digolongkan sebagai hak milik atas benda bergerak maka yang disebut sebagai pihak lain yang berhak tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan pembatatalan hak cipta. Pihak lain tersebut adalah pencipta dan pemegang hak cipta, seperti negara, pemegang hak lisensi atas ciptaan, ahli waris pencipta, perusahaan penerbit, atau perusahaan rekaman berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan 11 Undang-Undang Hak Cipta. Yang juga termasuk sebagai pihak lain adalah yayasan atau lembaga adat terhadap suatu ciptaan milik masyarakat seperti folklore.

Meskipun sudah didaftarkan secara resmi dalam daftar umum ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta pun masih memberi peluang kepada pemegang hak cipta untuk mengadakan perubahan-perubahan, seperti perubahan nama dan alamat pemegang hak cipta. Perubahan ini harus dilakukan dengan permohonan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta serta akan diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderais Hak Cipta.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close