Hukum InternasionalPenyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai – Dari berbagai aturan hukum internasional, termasuk dan terutama Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional.

1. Prinsip Iktikad Baik (Good Faith)

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang pertama yaitu prinsip iktikad baik, prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini men-syaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam mes-nyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration (Section 1 paragraph 1).

Dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976), persyaratan iktikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan: The high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.

Baca juga: Permasalahan di ASEAN

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap, Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak. Dalam kaitan ini, Section 1 para graph 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip iktikad baik ini dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa secara lebih dini (lebih cepat).

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Selanjutnya dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip larangan penggunaan kekerasan. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan preambule ke-4 Deklarasi Manila.

Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan: case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.

Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-Negara Arab 1945 (Pact of the League of Arab States), Pasal 1 dan 2 the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance (1947), dan lain-lain.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Section 1 paragraph 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari Friendly Relations Declaration. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyeraban sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Selanjutnya, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang fundamental lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono). Yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan.

Dalam sengketa antarnegara, merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam Special Agreement antara RI-Malaysia mengenai penyerahan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Interna-sional, para pihak menyatakan:

The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court (Article 4 Special Agreement).

Baca juga: Kepatutan dalam Perjanjian

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai, prinsip kesepakatan para pihak inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di atas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

6. Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang keenam adalah prinsip exhaustion of local remedies. Prinsip ini termuat dalam Section paragraph 10 Deklarasi Manila, menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke peng adilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

Dalam sengketa the Interhandel (1959), Mahkamah Internasional menegaskan: Before resort may be had to an international court, the state where the violation occured should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.

7. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 paragraph I. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.

Baca juga: 3 Doktrin Sengketa Internasional

Di samping ketujuh prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai di atas, Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis hanya bersifat tambahan. Prinsip tersebut yaitu:

  1. Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
  2. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
  3. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;
  4. Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yaitu hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.

Itulah ke tujuh prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional. Demikianlah mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional, semoga bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close