Hukum AgrariaHukum Pendaftaran Tanah

Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif di Indonesia

Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif di Indonesia

Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif di Indonesia – Apabila dilihat dari aspek jaminan yang diberikan dengan pemberian Surat-surat Tanda Bukti Hak atas Tanah (Sertifikat Hak atas Tanah), sebagai alat pembuktian, maka Rechts Kadaster (Pendaftaran Tanah) ini mengenal 2 macam sistem, yaitu :

  1. Sistem Negatif
  2. Sistem Positif

Pendaftaran Tanah Sistem Negatif

Pengertian sistem Pendaftaran Tanah Negatif ini, adalah suatu sistem bahwa kepada Si Pemilik Tanah ini, diberikan jaminan lebih kuat, apabila dibandingkan perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga.

Jadi dengan demikian, maka Si Pemilik Tanah dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang terdaftar pada kadaster. Contoh:

  • Belanda
  • Perancis
  • Philipina

Pendaftaran Tanah Sistem Positif

Pengertian sistem Pendaftaran Tanah dengan Sistem Pendaftaran Tanah Positif ini, adalah suatu sistem di mana kepada yang memperoleh Hak atas Tanah ini akan diberikan jaminan lebih kuat.

Jadi dengan demikian, maka mereka atau orang-orang yang tercatat pada Daftar Umum / Buku Tanah itu adalah si Pemilik Tanah yang pasti. Pihak ketiga harus percaya dan tidak perlu khawatir, bahwa pada suatu ketika, mereka atau orang-orang yang tercatat dalam Daftar Umum akan kehilangan Haknya atau dirugikan. Contoh :

  • Jerman
  • Swiss
  • Austria
  • Philipina
  • Australia

Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Departemen Agraria menyatakan bahwa Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia yang dianut sekarang ini adalah Sistem Negatif dengan tendens-tendens positif. Dengan sistem ini, keterangan-keterangan yang ada itu, apabila ternyata benar, maka dapat diubah dan dibetulkan.

Baca juga: Tugas dan Fungsi Badan Pendaftaran Tanah

Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia, juga dapat disebut : Quasi Positif (Fositif yang Semu). Adapun ciri-ciri sistem quasi positif pendaftaran tanah di Indonesia adalah sebagai berikut :

  • Nama yang tercantum di dalam Buku Tanah. Nama yang tercantum dalam Daftar Buku Tanah adalah pernilik tanah yang benar dan dilindungi oleh Hukum. Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak yang terkuat, bukannya mutlak.
  • Setiap peristiwa balik nama, melalui prosedur dan penelitian yang seksama dan memenuhi syarat-syarat keterbukaan. (Openbaar Beginsel).
  • Setiap Persil batas diukur dan digambar dengan Peta Pendaftaran Tanah, dengan skala 1 : 1000, ukuran mana yang memungkinkan untuk dapat dilihat kembali batas persil, apabila di kemudian hari terdapat sengketa batas.
  • Pemilik tanah yang tercantum dalam Buku Tanah dan Sertifikat dapat dicabut melalui proses Keputusan Pengadilan Negeri atau dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila terdapat Cacat Hukum.
  • Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi pada masyarakat, karena kesalahan administrasi Pendaftaran Tanah, melainkan masyarakat sendiri yang merasa dirugikan melalui proses peradilan Pengadilan Negeri untuk memperoleh Haknya.

Demikianlah Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif di Indonesia, semoga tulisan berjudul Sistem Pendaftaran Tanah Negatif dan Positif di Indonesia ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close