Hukum Arbitrase

Sumber Hukum Arbitrase Indonesia

Sumber Hukum Arbitrase Indonesia

Sumber Hukum Arbitrase Indonesia – Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan sebagai sumber hukum arbitrase indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglerment op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

Berkaitan dengan sumber hukum arbitrase indonesia, perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering).

Sumber Hukum

Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase diatur dalam sumber hukum. Secara singkat sumber Hukum Arbitrase di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Sumber hukum arbitrase indonesia yang pertama adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman Kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

b. Pasal 377 HIR

Sumber hukum arbitrase indonesia yang kedua ialah pasal 337 HIR, ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropah”. Sebagaimana diketahui, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropah yang dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.

c. Pasal 615 s/d 651 RV

Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama Pasal 615 s/d 651 RV, yang meliputi:

  • Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)
  • Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
  • Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
  • Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d. 674 RV)
  • Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)

d. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.

Baca juga: Pihak Pihak dalam Arbitrase

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, sekarang sudah diperbaharui dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2008.

e. Pasal 80 UU Nomor 14 Tahun 1985

Sumber hukum arbitrase indonesia yang ke lima ialah Pasal 80 UU Nomor 14 tahun 1985. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Namun demikian di dalam ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UU No. 14/1985, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini.

Berkaitan dengan sumber hukum arbitrase indonesia, dalam hal ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1/1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1/1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1/1950).

Baca juga: Perjanjian Arbitrase Dan Klausul Arbitrase

Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, saat ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

f. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1967

Sumber hukum arbitrase indonesia yang berikutnya ialah Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1967. Dalam hal ini Pasal 22 ayat (2) UU No. 1/1967 menyatakan.: “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak”.

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 1/1967 dinyatakan bahwa: “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.

Selanjutnya UU Penanaman Modal Asing telah diubah dengan Undang-Undang nomor UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968

Sumber hukum arbitrase indonesia yang ke tujuh yaitu undang – nomor 5 tahun 1968. Melalui Undang-undang ini pemerintah telah mengesahkan mengenai persetujuan atas “Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau sebagai ratifikasi atas “International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States“. Dengan undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman modal asing diputus oleh International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Washington.

h. Kepres Nomor 34 Tahun 1981

Sumber hukum arbitrase indonesia yang berikutnya adalah Kepres Nomor 34 tahun 1981. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsaioleh PBB.

i. Peraturan Mahkamah Agung No. 1/199

Sumber hukum arbitrase indonesia yang ke sembilan adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1/199. Dengan disahkannya Konvensi New York dengan Kepres No. 34/1958, oleh Mahkamah Agung di keluarkan PERMA No 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 maret 1990 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan.

j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Sumber hukum arbitrase indonesia selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan Ut1 No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk mengantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU NO. 30/1999.

Selanjutnya dalam sumber hukum arbitrase indonesia, menurut Pasal 78 UU Arbitrase, Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini. Demikian pula dalam Pasal 79 juga mengatur bahwa sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Baca juga: Pengertian Arbitrase Adalah

Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 80 UU Arbitrase, apabila sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Demikianlah mengenai sumber hukum arbitrase indonesia, semoga tulisan berjudul sumber hukum arbitrase indonesia ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close