Hukum Arbitrase

Syarat dan Ketentuan Arbitrase

Syarat dan Ketentuan Arbitrase

Syarat dan Ketentuan Arbitrase – Ketentuan yang mengatur tentang syarat arbitrase diatur dalam beberapa pasal di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase (Pasal 7).

2. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku (Pasal 8).

3. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut memuat dengan jelas, yaitu:

a. nama dan alamat para pihak;

b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;

c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;

d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;

e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan

Baca juga: Pihak Pihak dalam Perjanjian serta Penjelasannya

f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

g. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak (Pasal 9).

h. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

i. Perjanjian tertulis tersebut harus memuat: 1) masalah yang dipersengketakan; 2) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 3) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 5) nama lengkap sekretaris; 6) jangka waktu penyelesaian sengketa; 7) pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 8) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk m.enanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

j. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal tersebut batal derni, hukum.

k. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini: (Pasal 10)

  • meninggalnya salah satu pihak;
  • bangkrutnya salah satu pihak;
  • novasi;Yang dimaksud dengan “novasi” adalah pembaha. ruan utang.
  • insolvensi salah satu pihak; Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.
  • pewarisan;
  • berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
  • bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
  • berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

l. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri (Pasal 11).

m. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Demikianlah mengenai syarat dan ketentuan arbitrase, semoga tulisan berjudul syarat dan ketentuan arbitrase ini bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close