Hukum Arbitrase

Syarat Pengangkatan Arbiter di Indonesia

Syarat Pengangkatan Arbiter di Indonesia

Syarat Pengangkatan Arbiter di Indonesia – Pasal 12 UU Arbitrase mengatur tentang syarat-syarat yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter yaitu sebagai berikut:

  1. Cakap melakukan tindakan hukum;
  2. Berumur paling rendah 35 tahun;
  3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
  4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
  5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya ing sedikit 15 tahun.

Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (2) dinyatakan bahwa Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Selanjutnya menurut Pasal 13 UU Arbitrase diatur bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Prosedur Pengangkatan

Berdasarkan Pasal 14 UU Arbitrase dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon tersebut para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Baca juga: Syarat dan Ketentuan Arbitrase

Menurut Pasal 15 (1) UU Arbitrase mengatur bahwa penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga tersebut diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tersebut tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Selanjutnya Pasal 16 UU Arbitrase mengatur bahwa Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Penerimaan atau penolakan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengang-katan. Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Penunjukan tersebut mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Berdasarkan Pasal 18 UU Arbitrase Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

Baca juga: Pihak Pihak dalam Perjanjian serta Penjelasannya

Dalam hal arbiter tersebut yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak. Dalam hal para pihak dapat menyetujui perrnohonan penarikan diri maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya Pasal 20 UU Arbitrase mengatur alam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti. biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Demikianlah Syarat Pengangkatan Arbiter di Indonesia, semoga bermanfaat.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close