Hukum PerdataHukum Perikatan

Syarat Sah Perjanjian dalam KUHPerdata

Syarat Sah Perjanjian dalam KUHPerdata

Syarat Sah Perjanjian dalam KUHPerdata – Dalam kaitan syarat sahnya suatu perjanjian, Asser (dalam Badrulzaman, 1996: 99) menyatakan bahwa perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordeel) disebut juga essensialia, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (constructive oordeel), seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian.

Bagian bukan inti disebut nonn wezenlijk oordeel dan bagian ini dibagi lagi menjadi naturalia dan accidentalia. Bagian naturalia merupakan sifat bawaan dari perjanjian itu, sehingga secara diam-diam melekat pada per~ janjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (vrijwaring). Adapun accidentalia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti domisili para pihak. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.”

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan per-janjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu.

1. Kesepakatan

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata yang pertama adalah, kesepakatan. Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Selanjutnya, dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata menurut Subekti (1983: 135), kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai pernyataan ini dapat dilakukan secara tegas dan secara diam-diam. Secara diam-diam umumnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau seseorang naik kereta api, maka secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, yaitu pihak penumpang membayar harga karcis sesuai dengan tarif, dan kondektur mengangkut penumpang dengan aman ke tempat tujuan yang dikehendaki.

Menurut Badrulzaman (1996: 98), pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Mengingat Kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak berikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog). Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Baca juga: Pembatalan dan Kebatalan dalam Hukum Perikatan

Dijelaskan dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, bahwa kekhilafan (dwaling), menyangkut hal-hal yang pokok dari yang dijanjikan itu. Dalam hal ini meliputi mengenai objeknya, misalnya, membeli lukisan asli Afandi. Khilaf yang kedua mengenai subjeknya, misalnya, mengontrak penyanyi tersohor Inul Daratista, ternyata yang datang penyanyi lain hanya mirip dengan Inul Daratista. Kekhilafan mengenai orangnya dinamakan error in persona dan mengenai hakikat barangnya dinamakan error in substantia.

Paksaan dalam hal ini haruslah berupa paksaan rohani (bukan fisik). Misalnya, akan diancam atau ditakut-takuti akan dibuka rahasianya. Lain halnya bila akan dilaporkan ke Pengadilan, tidaklah termasuk perjanjian itu cacat kesepakatannya, walaupun hal itu tergolong rohani (psikis), sebab Pengadilan merupakan tempat (rumah) mencari keadilan, tidak layak ditakuti.Mengenai paksaan haruslah mengenai paksaan yang bukan absolut. Sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya, kalau seseorang yang lebih kuat memegang tangan se-orang yang lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian (Badrulzaman, 1996: 101).

Penipuan (bedrog), dinyatakan dalam Pasal 1328 KUHPerdata:

“Merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Selanjutnya, dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, mengenai hal ini satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya, mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya, dan lain sebagainya (Subekti, 1987:24). Dalam praktik, suatu perbuatan bohong disyaratkan paling sedikit harus ada rangkaian perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti dilakukan oleh si pen-jual mobil yang disebutkan di atas tadi.

2. Kecakapan

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata yang ke dua adalah kecakapan. Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdata berikut.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Undang – undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUHPerdata, yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuana – persetujuan tertentu.

Selanjutnya, dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, mengenai orang-orang yang belum dewasa, kriterianya ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerdata, yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai. umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin“. Bila perkawinan mereka putus (cerai) sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam status belum dewasa. Mengingat belum dewasa tidak tegas diatur dalam Hukum Adat, maka berdasarkan Ordonansi 31 Januari 1931 LN 1921-54 maka kriteria yang disebutkan dalam Pasal 330 KUHPerdata dapat juga diber-lakukan untuk golongan Bumiputra.

Baca juga: Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia menjadi jelas ukuran seorang dewasa seperti. yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang itu, yaitu:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Dijelaskan dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, bahwa pernyataan dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa itu adalah anak yang berusia belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Mengenai mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, Pasal 433 KUHPerdata menyatakan, bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan-nya.”

Dalam keadaan yang disebutkan di atas, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menjalani tanggung jawabnya dan oleh karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

Baca juga: Pengertian Overmacht dan Contohnya

Apabila orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian), menurut hukum haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya. Untuk mereka yang disebutkan dalam Pasal 433 KUHPerdata maka yang mewakili adalah pengampunya atau kuratornya. Status mereka tidak cakap maka haruslah dimintakan kepada pengadilan atau dengan perkataan lain, tidaklah dengan sendirinya keadaan yang disebutkan itu terpenuhi mereka menjadi kehilangan kecakapan, kecuali dimintakan ke pengadilan sebelumnya permintaan mana dikabulkan.

Selanjutnya dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, telah ditetapkan oleh undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, dapat dijumpai antara lain dalam Pasal 105, 108, dan 10 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa istri tanpa bantuan suami tidak dapat melakukan perbuatan hukum (termasuk membuat perjanjian). Dengan kata lain, ketentuan pasal tersebut status seorang istri kehilangan kecakapan tanpa bantuan suami. Hal tersebut telah ditiadakan melalui. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 1963.

Ketentuan ini disikapi negatif oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Barat bahwa MA telah melampaui batas kewenangannya meniadakan ketentuan KUHPerdata yang sebutkan di muka, mengingat lembaga MA sederajat dengan parlemen (DPR RI atau pembentuk undang-undang). Namun demikian, MA menanggapi sikap tersebut dengan menyatakan bahwa SEMA RI No. 3 Tahun 1963 itu tidak bermaksud adakan undang-undang (KUHPerdata). Akan tetapi, hal ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap hakim-hakim bawahannya, agar tidak merujuk lagi pada ketentuan Pasal 105, 106, dan 110 KUHPerdata, ka. rena bunyi pasal tersebut diskriminatif atau bertentangan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya, dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, Polemik itu hingga kini belum berakhir, dan bila sekarang dipersoalkan, tentu harus diuji ke Mahkamah Agung karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat (1) “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suand dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “masing-rnasing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Baca juga: Kepatutan dalam Perjanjian

Ketidakcakapan bisa juga terjadi karena undang-undang menetap_kan larangan membuat perjanjian tertentu, seperti disebutkan dalam Pasal 1467 KUHPerdata, yang menyatakan larangan jual deli dengan suami istri, Pasal 1601i KUHPerdata menetapkan larangan membuat perjanjian perburuhan antara suami istri, dan Pasal 1678 KUHPerdata mengenai larangan penghibahan antara suami istri. Mengenai ketidak_cakapan subjek hukum dalam melakukan perjanjian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibedakan menjadi:

  1. Ketidakcakapan untuk bertindak (handeling onbekwaamheid), yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah. Orang-orang ini yang disebutkan Pasal 1330 KUHPerdata.
  2. Ketidakberwenangan untuk bertindak (handeling onbevoegheid), yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu dengan sah. Orang-orang ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1467, 1601i, dan 1678 KUHPerdata.

Mengenai perjanjian yang memuat hal-hal yang ringan dan dapat digolongkan ke dalam pengertian keperluan rumah tangga, dianggap si istri itu telah dikuasakan oleh suaminya. Dengan begitu, si istri dimasukkan ke dalam golongan yang cakap dalam hal itu, selain harus dibantu oleh suaminya.

Selanjutnya dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, bedanya ketidakcakapan istri dengan anak yang belum dewasa ialah bagi yang disebutkan belakangan itu haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan istri harus dibantu oleh seorang suami. Kecuali itu, bila seorang membuat suatu perjanjian yang diwakili oleh orang lain (orang tua atau wali), maka sebenarnya ia tidak membuat perjanjian itu sendiri, melainkan wakilnya yang bertindak, lain halnya kalau ia (istri) dibantu oleh orang lain (si suami), ini berarti. ia bertindak sendiri, hanya saja ia didampingi oleh orang lain (suami) yang membantunya dan bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis (Subekti, 1995: 18).

Baca juga: Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Perlu diingatkan dalam hal ini ketentuan Pasal 113 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa: “Seorang istri yang mana dengan izin yang tegas, atau izin secara diam-diam dari suaminya atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian, boleh mengikat dirinya dalam segala perjanjian yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan si suami.”

Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap ketidakcakapan perempuan yang bersuami dan hanya terhadap dalam hal ia mengikatkan diri atas usaha sendiri dalam melakukan mata pencaharian. Pengecualian lain dapat dijumpai lagi dalam Pasal 118 KUHPerdata “setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya”. Ketidakcakapan istri dalam KUHPerdata ada korelasinya dengan sistem yang dianut oleh BW Belanda yang menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada seorang suami. Kekuasaan suami sebagai pemimpin keluarga dinamakan maritale macht, yang dalam bahasa Prancis, “mari” artinya “suami”. Ketidakcakapan perempuan bersuami di negeri Belanda telah dicabut karena telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Di Indonesia hal itu disikapi oleh SEMA RI No. 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti telah diuraikan di.muka.

3. Hal Tertentu

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata yang ketiga adalah hal tertentu. Maksudnya dari suatu perjanjian haruslah memenuhi. “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (bepaald onderwerp) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumiah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dithitung.”

Dalam hal yang disebutkan belakangan itu, maksudnya tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian itu dibuat. Begitu juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya perjanjian membeli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi syarat hal tertentu (Pasal 1333 KUHPerdata), tetapi sebaliknya membeli mobil tanpa keterangan lain tidaklah memenuhi hal tertentu.

Objek tertentu itu dapat berupa benda, yang sekarang ada dan nanti akan ada, kecuali warisan. Hal ini diterangkan oleh Pasal 1334 KUHPerdata yang antara lain menyebutkan, bahwa:

“… tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu ….”

4. Sebab (Causa) yang Halal

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata yang keempat adalah sebab causa yang halal. Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut oorzaak, dan dalam bahasa Latin disebut causa, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai sebab yang halal”.

Menurut Badrulzaman (1996: 100), causa dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian causa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran causaliteit, bukan juga merupakan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian.

Misalnya, apabila seorang membeli rumah karena mencegah nilai uangnya turun, hal tidak menjadi perhatian hukum. Perhatian hukum adalah membeli rumah tersebut, si pembeli. ingin rumah itu dan si penjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut. Jadi, sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian tidak diperhatikan undang-undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang, yang menjadi perhatian hukum atau undang-undang tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Baca juga: Pengertian Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdata

Selanjutnya, dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, dijelaskan bahwa yurisprudensi menafsirkan causa sebagai isi atau maksud dari perjanjian. Causa menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUHPerdata).

Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang di sini maksudnya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdata). Misalnya, bila seseorang membeli pisau untuk membunuh seseorang, unsur “membeli pisau” memenuhi causa yang halal, namun hal ini menjadi tidak memenuhi causa yang halal, bila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian (dalam konsensus). Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, jika si pembeli mau memakai untuk membunuh orang, maka dalam hal ini perjanjian menjadi batal demi hukum karena memuat sesuatu sebab yang terlarang.

Demikianlah penjelasan lengkap mengenai syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, semoga tulisan berjudul syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata ini bermanfaat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close