Hukum PerdataHukum Perikatan

Unsur-Unsur Perjanjian dan Contohnya

Unsur-Unsur Perjanjian dan Contohnya

Unsur-Unsur Perjanjian dan Contohnya – Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur essensialia dan bukan essensialia. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur naturalia dan accidentalia.

1. Unsur Essensialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan essensialia akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur essensialia.

Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur essensialia. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur essensialia dalam perjanjian formal.

2. Unsur Naturalia

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (regelend atau aanvullendrecht).

Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya penagmbilan. Hal ini diatur dalam pasal 1476 KUH Perdata:

“Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.

Baca juga: Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Anak kalimat dari pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (penjual dan pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam undang-undang itu. Begitu juga kewajiban si penjual menjamin (vrijwaren) aman hukum dan caacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1491 KUH Perdata.

3. Unsur Accidentalia

Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.

Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misalnya, tentang pendirian suatu PT, undang-undang mewajibkan Anggaran Dasarnya dibuat secara autentik.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close